PROFESI-UNM.COM – Perwakilan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Makassar (UNM), Ririn Nurfaathirany Heri, turun menemui massa dan menjawab tuntutan aksi. Ririn menjawab tudingan Satgas PPKS abai terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Fakultas Sosial dan Hukum (FIS-H) UNM, Selasa (11/3)
Ririn mengungkapkan bahwa Satgas PPKS UNM tidak menerima laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dikawal oleh massa aksi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melakukan penanganan atau penindakan terhadap kasus tersebut.
“Kami harus menerima laporan terlebih dahulu sebelum menangani kasus. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan laporan, kami belum menemukan kasus yang adik-adik maksud,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ririn menyayangkan massa aksi tidak melakukan pelaporan terlebih dahulu pada Satgas PPKS UNM sebelum membawa kasus ini ke ranah kepolisian. Padahal berdasarkan aturan Satgas PPKS tidak dapat menangani kasus tanpa adanya pelaporan.
Presiden BEM FIS-H Sebut UNM Darurat Kekerasan Seksual
“Setahu saya adik-adik sudah mengawal kasus ini sampai ke ranah kepolisian, tapi saya menyayangkan adik-adik tidak melakukan pelaporan ke kanal Satgas PPKS. Padahal kami tidak bisa menangani kasus tanpa adanya pelaporan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ririn menjelaskan alasan pihaknya tidak dapat menangani kasus tanpa adanya laporan. Hal ini karena mereka berprinsip pada kepentingan terbaik bagi korban. Satgas PPKS tidak bisa memaksa korban untuk ditangani kasusnya jika korban tidak bersedia.
“Kami berprinsip pada kepentingan terbaik baik korban. Dari semua kasus yang kami tangani, tidak semua korban bersedia kasusnya ditangani. Dari ratusan kasus kekerasan seksual yang kami tangani hanya sampai pada tahap konsultasi dan untuk ditindak lanjuti mereka tidak bersedia. Jadi kami arahkan ke Bimbingan dan Konseling atau Psikolog,” jelasnya.
Ririn menuturkan bahwa Satgas PPKS tidak dapat memaksa korban untuk melaporkan kasusnya karena khawatir jika kasus ditindak lanjuti ketahap yang lebih serius maka akan berdampak lebih buruk bagi korban.
“Satgas PPKS tidak boleh memaksa untuk melaporkan kasusnya karena bisa jadi dengan melanjutkan kasus keranah berikutnya itu bisa menyebabkan trauma psikologis yang lebih dalam,” tuturnya
Terakhir, Ririn tetap menghargai aspirasi massa aksi sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual, namun Ia menegaskan bahwa Satgas PPKS memiliki aturan tersendiri.
“Sah-sah saja kalian menyampaikan pendapat. Saya hargai, tetapi tetap melihat aturan kami yang berlaku.” (*)
*Reporter: Novita Febriyanti
