PROFESI-UNM.COM – Aliansi Lintas Kampus Makassar usai gelar aksi turun ke jalan dengan seruan ‘Indonesia Sekarat di Tangan Prabowo Gibran’. Aksi berlangsung di Flyover dan berlabuh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa, (30/6).
Massa aksi terdiri dari 7 kampus berbeda yakni, BEM UNM, STIEM Bongaya, FH UMI, Cokroaminoto, ITEKES, UNISMUH dan PNUP. Masing-masing perwakilan kampus turut berdialog bersama perwakilan fraksi partai politik Sulsel.
Salah satu orator dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Universitas Negeri Makassar (UNM) menyoroti ketidaktransparan mekanisme birokrasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat hingga ke pusat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika teman-teman tau mekanisme pengajuan aspirasi itu mulai dari surat tuntutan setelah itu rapat, kemudian barulah suara itu dikirim ke pusat. Tapi teman-teman sampai kapan kita akan percaya dengan mekanisme birokrasi itu, apa yang bisa menjadi jaminan kita bahwa suara kita bisa sampai ke pusat,” sorak Thamrin.
Mahasiswa Gelar Aksi Turun ke Jalan dengan Seruan ‘Indonesia Sekarat di Tangan Prabowo Gibran’
Sambung orasi, salah seorang orator dari BEM Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) menuntut suara mereka tiba ke pusat. Ia mencela, jika DPRD tidak mampu memproses aspirasi itu, maka mereka meminta agar massa aksi dapat berlabuh di Senayan menyuarakan tuntutan rakyat.
“Jika DPRD tidak bisa mengurus permintaan kami, kirimkan kami ke Senayan,” tegasnya.
Saat dialog berlangsung, terdapat 7 perwakilan fraksi partai politik yang turun berhadapan dengan massa aksi. Seperti, Partai Gerindra, Harapan, Golkar, PKS, Nasdem, PKS dan PKB.
Ustad Khalis perwakilan ketua Fraksi PKS meminta agar massa aksi mampu menyerakan aspirasinya dan
“Kalau adik-adik percayakan aspirasinya kepada kami, Insya Allah kami mengupayakan akan amanah menyampaikan aspirasi adik-adik,” tekannya.
Sambung fraksi dari partai Nasdem mengonfirmasi pihak DPRD telah mengirim surat tuntutan dari beberapa aksi yang telah berlangsung ke pusat. Meskipun demikian, massa aksi tetap meminta transpanrasi dan enggan membuka tuntutan saat aksi kemarin.
“Jika teman-teman meminta independensi kami, surat aspirasi sudah kami kirim ke pusat kemarin. Itulah bentuk independensi kami,” jelasnya.
Dalam pernyataan sikap, aliasi lintas kampus mengecam akan turun dengan massa aksi yang lebih luas. Selain itu, mereka menuntut Ketua DPRD Sulsel, wakil-wakilnya dan seluruh Ketua Fraksi turut hadir berdialog dengan massa aksi.
“Jika DPRD Sulsel kembali mengabaikan aspirasi publik dengan memilih absen kami akan memperluas konsolidasi dan membentuk gerakan untuk menagih tanggung jawab politik para wakil rakyat,” ucap Alam jendral lapangan Aksi. (*)
*Reporter:Florencya Alnisa Christin







