PROFESI-UNM.COM – Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sejumlah bakal calon kini tengah gencar mencari dukungan.
Demi menggalang suara, berbagai upaya kemudian dilakukan. Tak sedikit yang memilih Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi sasaran kampanye.
Tahun ini, sedikitnya tujuh nama besar yang disinyalir bakal bertarung di Pilkada Sulsel dan Pemilihan Presiden (Pilpres) telah berkunjung di UNM. Ada yang datang dengan maksud memberi kuliah umum atau orasi. Bahkan ikut serta dalam kegiatan besar kampus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak sedikit, banyak kalangan yang menyebut jika ini merupakan salah satu bentuk upaya menggaet dukungan. Padahal, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir menegaskan bahwa kampus bukanlah tempat ajang berpolitik.
Pernyataannya itu diperkuat pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Dimana disebutkan larangan kampanye di sejumlah tempat misalnya di tempat pendidikan, dalam hal ini kampus.
Lantas, pengawalan pihak birokrasi terkait permasalahan ini masih menyisakan tanda tanya. Sebab, politikus yang memiliki kepentingan pada pemilihan nanti silih berganti datang di kampus Omar Bakrie.
Sebanyak 27.568 mahasiswa UNM di akhir tahun Desember 2016 bukanlah jumlah yang sedikit. Belum lagi jika dihitung dengan pegawai dan dosen. Tak bisa dipungkiri, bila ini bisa menjadi peluang besar meraih pundipundi suara yang berasal dari sivitas.
Terkait itu, Pakar Pendidikan, Suparlan Suhartono menilai, sesuatu yang berbau politik tidak boleh dibiarkan untuk masuk ke ranah pendidikan. Apalagi, bila ada indikasi ingin melakukan kampanye. Maka dari itu, kata dia, semestinya harus terdapat batasan.
“Jangan berwajah dua. Harusnya satu,” nilai Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ini.
Pakar Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Adnan Nasution juga menyebut bahwa pihak birokrasi harus waspada di masa menjelang pemilihan ini. Sebab, banyak orang yang berkepentingan mencoba memanfaatkan kampus sebagai ajang mencari dukungan.
Sebagai perguruan tinggi, menurutnya, UNM harus bebas dari politik sebab ada aturan yang berlaku. “Sebaiknya kampus tidak boleh ikut campur dengan hal-hal begini, kampus harus netral, karena itu lembaga ilmiah,” jelas Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UH ini saat dihubungi, Senin (12/12).
Sementara itu dari Lembaga Kemahasiswaan (LK) UNM, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) terpilih, Bahrul M turut angkat bicara. Ia menduga kedatangan orang-orang politik tidak sekadar menjadi tamu saja. Tentu, menurutnya, mereka mengharapkan sesuatu yang menyangkut kepentingannya.
“Meski tidak mengatasnamakan lembaga, tapi kita ketahui siapa orang itu, jika memang seorang berlatar belakang politis, pastinya ada nilai tawar yang mereka inginkan,” katanya.
Ketika dikonfirmasi, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama (PR IV), Gufran Darma Dirawan justru membantah. Ia menegaskan, selama ini yang dilakukan oleh pihaknya tidak ada kaitannya dengan politik praktis.
“Itukan pengembangan wawasan saja, tidak ada niat-niat untuk itu,” kilah Guru Besar Fakultas Teknik (FT) ini. (*)
*Tulisan ini terbit di Tabloid Profesi Edisi 220
