PROFESI-UNM.COM – Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satrio Yulianto membeberkan strateginya dalam upaya pemerataan pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkannya dalam seminar yang diselenggarakan Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar angkatan 2014, Sekasa (9/5).
Ia menjelaskan, Pemkab Bulukumba mengambil kebijakan penganggaran dengan menerapkan standar minimal sharing dana desa sebanyak 10 persen. Hal itu juga dilakukan agar meminimalisir kesenjangan ekonomi masyarakat.
“Sehingga, rata-rata total dana desa yang diterima pemerintah desa sebesar Rp 1,5 miliar. Diharapkan, kebijakan pengangkatan tersebut roda ekonomi di Bulukumba bisa lebih merata,” imbuh Tomy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alumni FISIP Unhas ini juga menuturkan, pembangunan daerah harus berbasis potensi yang dimiliki dengan kebijakan yang pro poor, pro job, pro growth, dan pro gender.
“Salah satu tantangan yang dihadapi Pemkab adalah dari jumlah penduduk 438 ribu, masih ada 127 ribu warga miskinnya. Semoga ke depannya, angka tersebut bisa berkurang melalui berbagai program kegiatan yang dapat meminimalisir penduduk miskin,” tuturnya.
Dalam perhelatan yang mengusung tema ““Optimalisasi Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan di Daerah Bulukumba”, Tomy pun mengapresiasi seminar yang digagas para mahasiswa Ilmu Administrasi tersebut. Menurutnya, melalui kegiatan seperti itu dapat menghasilkan produk gagasan untuk pengembangan daerah. (*)
*Reporter: Awal Hidayat
