[Opini] Kambing Hitam Pemerintah (Scapegoat Goverment)

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 3 September 2025 - 17:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Potret Muhammad Ryaas Risyady, (Foto : Ist.)

Potret Muhammad Ryaas Risyady, (Foto : Ist.)

PROFESI-UNM.COM – Saat ini September 2025, Indonesia baru saja sebulan merayakan dengan penuh kemeriahan usianya yang sudah genap 80 tahun usia yang tidak lagi sebagai negara baru namun dinamika yang terjadi dalamnya sama seperti ketika negara ini masih muda tidak ada perubahan dari segi politik, sosial dan ekonomi masyarakatnya. Pada maret 2025, angka kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 8,47%.  Yang berarti ada 23,85 juta penduduk miskin yang merata seluruh daerah di Indonesia.

 

Sejak jelang kemerdekaannya rakyat Indonesia telah ramai mengkampanyekan tagar INDONESIA CEMAS. Karena berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada  rakyat dan tidak menggambarkan tingkah laku pejabat publik. Akibatnya rakyat marah akan kelakuan pemerintah ini dan membuat beberapa tuntutan antaranya

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

  1. Tolak pasal bermasalah RUU KUHAP
  2. Tolak penulisan ulang sejarah indonesia
  3. Tuntaskan perampasan ruang hidup
  4. Kejelasan kewenangan POLRI dan Kejaksaan
  5. Evaluasi kebijakan Proyek Strategis Nasional

Dan masih banyak lagi tuntutan rakyat indonesia jelang 17 Agustus 2025, hingga masyarakat banyak mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk kampanye masyarakat terhadap kondisi negara saat ini yang sangat tidak baik. Kampanye bendera itu mengalami banyak pro kontra utamanya kontra sudah jelas berpihak pemerintah yang tidak terima bahwa situasi dan kondisinya analogikan dengan berbagai kisah penindasan rakyat di anime iconic tersebut dengan kampanye pengibaran benderanya oleh rakyat di banyak daerah.

Tuntutan Rakyat Menjelang 17 Agustus 2025

Hingga tepat 17 agustus 2025 rakyat indonesia masih banyak melakukan aksi demonstrasi terhadap segala bentuk kesewenang wenangan oleh pemerintah yang banyak wilayah proses legislasi regulasi yang terpaksakan, tidak transparan terhadap publik, dan terburu buru seperti bandung wonosobo yang ingin membuat candi dalam satu malam, yang akhirnya banyak menghasilkan pasal pasal karet dan bahkan bersifat otoriter terhadap rakyat kecil.

Gelombang amarah masyarakat semakin tinggi jelang 17 agustus dengan bertambahnya problematika pemerintah disetiap daerah yang lagi lagi mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan kedaulatan rakyat. Pada 13 Agustus 2025 Kabupaten Pati meledak dengan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakatnya dengan membawa tuntutan Tolak Kenaikan PBB 250%, amarah masyarakat pati sangat besar juga karena Bupati Pati yang kurang beretika dalam berucap didepan publik bahkan dituju kepada masyarakatnya sendiri sehingga memicu masyarakat Pati bersatu melawan Bupatinya dengan gelombang aksi yang sangat besar sehingga juga meningkatkan semangat juang masyarakat lain di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi awal Perlawanan Besar Rakyat Indonesia.

Baca Juga Berita :  Dosen UNM Lakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, Begini Respon Guru SMKN 4 Jeneponto

Aksi demonstrasi rakyat semakin membara karena kenaikan pajak yang mencekik masyakat di berbagai daerah juga terjadi di Bone Sulawesi Selawatan dengan kenaikan PBB P-2 300% sehinggah mengakibatkan aksi demonstrasi masyarakat Bone yang pecah pada selasa malam 19 Agustus 2025 dan terjadi kericuhan antara massa aksi dengan aparat kepolisian. Dan gelombang amarah rakyat terus konsisten dengan tuntutan yang jelas dan substansial hingga pada akhir bulan Agustus dengan tuntutan rakyat juga yang semakin bertambah.

Gelombang Demonstrasi di Berbagai Daerah

Ditengah tengah maraknya aksi demonstrasi rakyat, terjadi insiden yang menjadi awal dari kesabaran rakyat telah habis total. Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus 2025 terjadi aksi oleh rakyat dengan tuntutan yang sama dan semakin bertambah dan belum satupun ada yang diindahkan oleh pemerintah, pada saat aksi salah satu Ojek Online meninggal dunia ditengah perjuangannya akibat dilindas oleh mobil taktis barakkuda Brimob Polda Metro Jaya di kawasan rumah susun Bendungan hilir II yang berbuntut panjang. Masyarakat semakin panas, amarahnya semakin besar, semangat juang yang tambah berkobar memicu terjadinya aksi demonstrasi yang lebih besar lagi dan lebih kasar lagi di berbagai daerah imbas dari empati rakyat terhadap saudara kita Affan Kurniawan yang nyawanya dilenyapkan oleh mobil brimob yang seharusnya digunakan untuk  melindungi nyawa itu, mobil yang harganya sekitaran 1 triliun dibeli menggunakan pajak rakyat malah digunakan untuk melindas rakyat kecil yang sedang meminta haknya dari pemerintah.

Represifitas Aparat dan Pembakaran Gedung DPRD

Gelombang demonstrasi yang semakin besar bukannya terlayani dengan semestinya oleh pemerintah namun justru tindak represifitas aparat kepolisian juga semakin meningkat. Setelah insiden pelindasan ojol itu banyak lagi korban penyiksaan massa aksi oleh aparat yang terjadi di berbagai daerah hingga penghilangan nyawa. Amarah rakyat membesar Makassar 29 Agustus 2025 masyarakat melakukan aksi demonstrasi depan Kantor DPRD Kota Makassar dan berakhir dengan massa aksi yang membakar habis Kantor DPRD Makassar, luluh lantak menjadi abu oleh amarah msyarakat. Namun lain sisi insiden juga memakan korban sebanyak 4 orang laki laki dan 1 orang perempuan, masyarakat juga berbelasungkawa atas hal tersebut karena ditengah tengah kejadian aksi ada saja tindak provokatif dan brutalitas yang tidak sesuai dengan rumusan konsolidasi.

Baca Juga Berita :  Keterbatasan Fisik Tak Halangi Impian Supriadi Mengabdi di FIK UNM

Dalam satu malam masyakat Makassar membakar 2 Gedung DPRD dengan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan setelah membakar gedung DPRD Makassar. Dibalik kejadian ini kita mesti berdukacita atas korban namun juga tidak menyalahkan amarah masyarakat yang disebabkan oleh kebusukan sebuah tirani.

Insiden pembakaran gedung DPRD juga terjadi di Nusa Tenggara Barat di esok harinya 30 Agustus 2025. Massa aksi semakin membara sehingga represifitas Aparat juga meningkat terhadap rakyat. Hingga penembakan kepada massa aksi terjadi seperti di Sorong Papua, Jatinegara JAKTIM juga di berbagai daerah lainnya. Polisi meningkatkan kekerasan, dan represifnya terhadap massa yang membuat tuntutan rakyat teralihkan dari beberapa tuntutan awalnya akibat tindak represif Ke-aparat. Insiden pembakaran Kantor DPRD pada berbagai daerah ini merupakan bentuk kekecewaan yang berubah menjadi amarah rakyat. Rakyat yang hanya 100 ribu perbulan sementara Dewan Perwakilannya mengalami kenaikan tunjangan 100 juta perbulan sekitarannya, sangat memuakkan memang.

Scapegoat Government dan Perlawanan yang Tak Padam

Aksi demonstrasi selanjutnya banyak termakan oleh provokatif. Baik itu melalui media atau secara lansung sehingga apa yang menjadi tujuan aksi rakyat telah keluar dari substansialnya. Namun sebenarnya orkestrasi manipulasi politik Pemerintah yang mengerahkan aparat kepolisian untuk menghadapi aksi secara kasar bahkan menembak. Tujuannya adalah agar kebusukan dan ketamakan mereka teralihkan ke objek lain SCAPEGOAT GOVERMENT. Yah ini adalah bentuk kambing hitam pemerintah yang membuat skenario Aparat VS Rakyat. Mengadu domba rakyat sedangkan kasus kasus mereka terabaikan. Namun rakyat tidak semudah itu untuk dibodohi rakyat Indonesia tetap memahami substansi problematik negaranya. Menyatukan perjuangan mereka dengan api yang tak akan padam di dadanya hingga saat ini Rabu 3 September 2025. (*)

 

*Penulis : Muhammad Ryaas Risyady

Berita Terkait

[OPINI] Mengeja Kerapuhan Gerakan Mahasiswa: Antara Progresifitas dan Politik Arah Baru
[OPINI] DAS Saddang kabupaten Enrekang: Dari Sumber Kehidupan Menjadi Objek Investasi
[OPINI] Enrekang berada di persimpangan: Antara Kemajuan atau Kehilangan
[OPINI] Kemegahan Yang Menipu: Realitas di Balik Gedung Pinisi UNM
[OPINI] Paradoks LK UNM: Kubangan Kotor Menuju Krisis Legitimasi Mahasiswa
[OPINI] Ancaman Tambang terhadap Ruang Hidup dan Kedaulatan Lahan Masyarakat Enrekang
Patriarki dalam Lembaga Kemahasiswaan UNM: Menggugat Ilusi Kesetaraan
[OPINI] Menara Pinisi di Bawah Bayang-Bayang Sepatu Laras
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 22:25 WITA

[OPINI] Mengeja Kerapuhan Gerakan Mahasiswa: Antara Progresifitas dan Politik Arah Baru

Selasa, 28 April 2026 - 21:00 WITA

[OPINI] DAS Saddang kabupaten Enrekang: Dari Sumber Kehidupan Menjadi Objek Investasi

Selasa, 28 April 2026 - 20:08 WITA

[OPINI] Enrekang berada di persimpangan: Antara Kemajuan atau Kehilangan

Sabtu, 25 April 2026 - 11:39 WITA

[OPINI] Kemegahan Yang Menipu: Realitas di Balik Gedung Pinisi UNM

Jumat, 24 April 2026 - 01:30 WITA

[OPINI] Paradoks LK UNM: Kubangan Kotor Menuju Krisis Legitimasi Mahasiswa

Berita Terbaru

Sesi foto bersama dalam agenda pelatihan penulisan berita dan persuratan, (Foto: St. Masyita Rahmi)

Fakultas Teknik

FT Gelar Pelatihan Persuratan, Dekan Singgung Target PPK Ormawa Nasional

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:50 WITA

Potret Fachruddin Palapa saat memberikan materi, (Foto: St. Masyita Rahmi)

Fakultas Teknik

Perkuat Keterampilan Jurnalistik, FT Latih Mahasiswa Penulisan Berita

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:40 WITA

Foto Muh. Syekh Mikail Attahillah Ketua Formatur HMPS Pendidikan Sosiologi, (Foto: Ist.)

Formatur Ketua Umum

HMPS Pendidikan Sosiologi Tetapkan Ketua Formatur Baru di Mubes XV

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:36 WITA

Potret Pimpinan Jurusan, Prodi, dan Fakultas FISH (Foto: Int.)

Pendidikan Sejarah

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Gelar Pameran Budaya Lokal

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:04 WITA

E-TABLOID 295

Tabloid

E-TABLOID 295

Senin, 11 Mei 2026 - 23:02 WITA