PROFESI-UNM.COM – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep Koordinator UNM menggelar kegiatan Bazar Dialog dengan tema “Realisasi Pendidikan di Indonesia: Antara Anggaran Besar dan Realita di Lapangan”. Kegiatan ini berlangsung di Saka Society, Jumat (13/2).
Presiden BEM FMIPA UNM, Rizky Andika Putra, hadir sebagai pemantik dalam dialog tersebut. Ia menyoroti kondisi pendidikan nasional yang dinilai mengalami penurunan prioritas di bawah kebijakan pemerintah saat ini, terlihat dengan adanya efisiensi anggaran secara besar-besaran.
“Pendidikan bukan prioritas di bawah rezim hari ini. Hal ini terlihat dari adanya pemangkasan anggaran pendidikan melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang keluar sesaat setelah pelantikan presiden,” tegasnya di hadapan peserta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rizky menjelaskan bahwa persoalan anggaran pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang perjanjian internasional yang memaksakan liberalisasi sektor publik. Menurutnya, skema otonomi kampus seperti PTNBH merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap biaya pendidikan mahasiswa.
“Negara melepas tanggung jawab terkait pendidikan dengan skema otonomi. Kampus dibiarkan mengelola keuangan sendiri yang berujung pada meningkatnya beban UKT mahasiswa secara signifikan,” jelas Rizky.
Selain masalah anggaran, ia juga memaparkan ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah. Data menunjukkan sekitar 42,5 juta guru di Indonesia belum merasakan kesejahteraan akibat distribusi alokasi APBN yang tidak merata.
“Distribusi alokasi anggaran tidak pernah merata. Kondisi guru di daerah sangat miris, di mana profesi yang mencerdaskan anak bangsa ini seringkali hanya tertutup dengan dalih pengabdian atau amal tanpa jaminan kesejahteraan yang layak,” tambahnya.
Terakhir, Rizky mengkritisi orientasi pendidikan yang kini lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar industri pertambangan, khususnya nikel di Indonesia Timur. Ia menilai kurikulum pendidikan saat ini hanya bertujuan mencetak mahasiswa sebagai tenaga kerja yang patuh pada kepentingan industri nasional.
“Pendidikan kita hari ini seolah hanya berfokus untuk mendukung hilirisasi industri. Mahasiswa hadir bukan untuk kemandirian bangsa, melainkan untuk menjadi masyarakat yang patut kerja bagi perusahaan-perusahaan besar,” tutupnya. (*)
*Reporter: Nuraini
