Terima SP2HP, Pelapor Dorong Pengusutan Karta Jayadi Lewat UU TPKS

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 28 Januari 2026 - 08:04 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Potret Dosen Q Sebagai Pelapor, (Foto: Int.)

Potret Dosen Q Sebagai Pelapor, (Foto: Int.)

PROFESI-UNM.COM – Dosen Q selaku pelapor dalam kasus dugaan pornografi yang melibatkan Karta Jayadi menegaskan proses hukum atas laporannya masih terus berjalan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal tersebut disampaikan Q usai menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.

Q menjelaskan, SP2HP yang diterimanya justru menunjukkan bahwa penyelidikan belum dihentikan dan masih berpotensi untuk dikembangkan. Menurutnya, penghentian sebuah perkara tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba tanpa disertai dokumen pendukung dan dasar hukum yang jelas.

“Yang saya terima dari Ditreskrimsus itu adalah SP2HP, bukan surat penghentian penyelidikan perkara. Kalau mau dihentikan, ada banyak hasil dan rujukan hukum yang harus dilampirkan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung dihentikan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan laporan utama yang ia sampaikan bukan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), melainkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan informasi yang ia terima dari penyidik, perkara tersebut masih membuka ruang untuk dikembangkan karena laporan mencakup lebih dari satu dasar hukum.

“Laporan pertama saya itu UU TPKS Nomor 12 Tahun 2024. Itu yang paling penting, bukan ITE-nya. Hanya saja yang lebih banyak tersebar di publik justru ITE-nya,” tegasnya.

Baca Juga Berita :  CDC Perkenalkan Sisi Lain Dunia Pendidikan Melalui Seminar

Sebagai penutup, Q kembali menekankan bahwa berdasarkan SP2HP yang diterimanya langsung di Polda Sulsel, penyelidikan atas laporannya belum dihentikan dan justru akan didalami lebih lanjut. Ia menyebut, penyidik masih membuka kemungkinan pengembangan perkara, baik melalui UU ITE maupun UU Nomor 12 Tahun 2024 tentang TPKS.

“Saya tadi dari Polda menerima SP2HP. Jadi ini tidak dihentikan, tetapi akan dikembangkan. Perkara ini tidak dikunci, masih terbuka, baik melalui UU ITE maupun UU Nomor 12 Tahun 2024 tentang TPKS,” pungkasnya. (*)

*Reporter: Ficka Aulia Khaerunnisa

Berita Terkait

Program Fast Track Buka Percepatan Studi Sarjana-Magister Lima Tahun
UNM Godok Skema Uang Pembangunan Bagi Mahasiswa Jalur Mandiri
Lampaui Seluruh LPTK di Indonesia, UNM Jawara Hibah BIMA 2026
Mahasiswa PGPAUD Raih Juara Dua di Purwokerto
Pos Satpam Diserang, Diduga Oknum Mahasiswa Rusak Fasilitas
Halal Bihalal MR KAHMI UNM, Plt Rektor Tekankan Silaturahmi dan Kolaborasi
Pendaftaran Satgas PPKS Diperpanjang
Bangun Fondasi Kader yang Bernalar dan Kritis, IMM UNM Siap Hadirkan Darul Arqam Dasar 2026
Berita ini 246 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 - 17:16 WITA

UNM Godok Skema Uang Pembangunan Bagi Mahasiswa Jalur Mandiri

Selasa, 28 April 2026 - 00:43 WITA

Lampaui Seluruh LPTK di Indonesia, UNM Jawara Hibah BIMA 2026

Senin, 27 April 2026 - 16:36 WITA

Mahasiswa PGPAUD Raih Juara Dua di Purwokerto

Jumat, 24 April 2026 - 00:53 WITA

Pos Satpam Diserang, Diduga Oknum Mahasiswa Rusak Fasilitas

Senin, 20 April 2026 - 19:43 WITA

Halal Bihalal MR KAHMI UNM, Plt Rektor Tekankan Silaturahmi dan Kolaborasi

Berita Terbaru

Ilustrasi Mahasiswa Sedang Mengelola Keuangan, (Foto : Ai.)

Berita Wiki

Kuliah Finansial Nyata Cara Mahasiswa Taklukkan Ujian Akhir Bulan

Minggu, 19 Jul 2026 - 22:30 WITA

Ilustrasi mahasiswa yang sedang mencari kos, (Foto: AI.)

Berita Wiki

Tips Memilih Kos yang Nyaman bagi Mahasiswa Baru

Sabtu, 18 Jul 2026 - 10:15 WITA

Potret Wakil Rektor 1 dalam Sambutannya, (Foto: Nurul Aenun Mardia)

Akademik

UNM Buka Program Fast Track, Dukung Percepatan Studi Mahasiswa

Jumat, 17 Jul 2026 - 23:01 WITA