PROFESI-UNM.COM – Presiden Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamry, membeberkan sejumlah isu strategis yang ia bawa dalam Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM Seluruh Indonesia (SI) yang berlangsung pada 10–15 November lalu. Forum nasional tersebut merupakan bagian dari komitmen awal organisasi untuk terlibat aktif dalam aliansi gerakan mahasiswa.
Syamry menyebut Rakernas tahun ini memprioritaskan pembahasan tiga kluster isu. Adapun tiga antaranya yaitu isu pendidikan, isu regional, dan situasi politik mahasiswa di berbagai daerah.
“Komitmen awal BEM UNM dalam aliansi nasional tetap kami bawa. Salah satunya adalah mendorong revisi Permendikbud No.2 Tahun 2024 Tentang SSBOPTN. Karena regulasi ini yang membuat mahasiswa tidak bisa mengakses UKT 0,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain isu nasional, Syamry juga menyampaikan persoalan kedaerahan yang terjadi di Sulawesi Selatan, termasuk konflik agraria dan dugaan perampasan ruang hidup di Barabaraya, Pulo Bangkeng, dan beberapa wilayah lain.
“Isu-isu di Makassar sudah kami siapkan dalam draft pendataan dan pentitipan kepada koordinator media dan korwil, supaya bisa terpetakan sebagai isu senada dari berbagai daerah di Sulawesi,” terangnya.
Terakhir, dalam kesempatan yang sama, ia mengungkapkan turut menjalin komunikasi dengan pengurus pusat BEM SI untuk mengakses informasi terkait proses etik di Kementerian Pendidikan mengenai kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor UNM.
“Teman-teman di BEM SI memastikan bahwa sidang etik sudah berjalan di kementerian dan sedang buat tim investigasi. Nama-namanya belum terpublikasikan karena sifatnya sensitif,” ungkapnya. (*)
*Reporter: Ficka Aulia Khaerunnisa
