PROFESI-UNM.COM – Masyarakat dunia maya (Netizen) turut menanggapi hal terkait Universitas Negeri Makassar (UNM) yang bakal mendirikan fakultas baru. Mereka ingin pihak birokrasi lebih mendahulukan untuk melakukan perbaikan fasilitas.
(Baca juga: UNM akan Dirikan Fakultas Ilmu Administrasi)
Salah satu netizen, Ani Shorinji yang diketahui merupakan mahasiswa Pendidikan Antropologi FIS ini menilai, saat ini UNM memerlukan memerlukan adanya pembenahan dari segi sarana dan prasana. Pasalnya, ruang kelas yang ada memiliki fasilitas yang kurang, seperti pendingin udara yang rusak. Bahkan, kursi yang dijumpainya masih bertuliskan tahun anggaran 80-an.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai saran, perbaikilah dulu yang ada supaya kami dapat percaya kalau birokrasi memang bisa di andalkan. Meskipun begitu kami merasa antusias kalau UNM menambah jurusan baru. Hanya saja jangan sampai yang baru lebih di perhatikan dari pada yang sudah lama,” keluhnya lewat halaman Facebook LPM Profesi UNMpada 21 Maret.
(Baca juga: Ingin Buka Fakultas Pertanian, UNM Bakal Tambah Empat Prodi Baru)
Hal yang sama pun diutarakan oleh Windra Sandi. Ia menjelaskan, sudah sepatutnya pihak birokrasi lebih memprioritaskan perbaikan standar mutu pendidikan. Ia menyebut pendirian fakultas baru boleh saja dilakukan, namun utamakan keluhan mahasiswa saat ini. Menurutnya, selama ini keluhan mahasiswa belum ada yang terpenuhi sebagian terkait fasilitas.
“Sasaran yang paling penting yaitu bagaimana standar mutu bangunan atau gedung, standar mutu prasarana umum, juga standar mutu pendidikan. Masih banyak yang mengeluhkan bagaimana pengawasan tiga standar mutu ini. Tidak hanya terfokus pada fakultas baru saja, tapi seluruh fakultas yang ada di UNM,” bebernya mahasiswa Pendidikan Seni Rupa FSD ini.
Sebelumnya, UNM telah berencana bakal membuka empat fakultas baru, diantaranya Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Administrasi. Namun, hal tersebut nampaknya masih terwujud lantaran beberapa faktor. Seperti, moratorium dari Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), dan ketersediaan gedung untuk fakultas baru.
*Reporter: Muh. Agung Eka S
