PROFESI-UNM.COM – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Ahmad Muwafiq Abdillah AJ mengatakan akan terus mengawal pembangunan gedung Science Square hingga tuntas.
Ia pun tidak akan membiarkan gedung sampai rusak lantaran tak kunjung selesai. “Kami ditataran LK berjanji akan mengawal ini hingga mendapat titik terang dari pihak birokrasi,” tegasnya.
Ditempat terpisah Dekan FMIPA, Abdul Rahman tidak menampik jika kondisi gedung yang kini ditempatinya menyimpan masalah. “Betul ada memang masalah terutama saat hujan, lantai lima dan empat bocor. Air mengalir masuk melalui plat pengalas cor lantai yang kayak seng itu. Disitu mengalir dan merembes turun,” akunya (2/13).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Guru Besar Pendidikan Matematika ini seakan patah arang lantaran sudah berkoordinasi dengan pimpinan universitas. Namun jawaban yang sama pun terlontar, waktu penyelesaian gedung belum jelas.
“Kita sudah ajukan terus proposal tapi sampai sekarang belum ada dana yang dianggarkan dari APBN, kita juga tidak tau kapan lanjutannya,” katanya.
Gedung Science Square ini dibangun sejak tahun 2013 dan dijadwalkan rampung tahun 2015. Namun hingga tahun 2018, gedung tersebut bem juga rampung.
Meskipun di awal tahun 2016 lalu, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) periode 2008-2016, Arismunandar memberikan izin penggunaan Gedung Science Square. Tapi yang digunakan hanya lima lantai dari rencana awal 13 lantai.
Hingga sekarang, gedung ini telah menelan anggaran Rp 62.365.367.000. Sementara anggaran yang disiapkan untuk merampungkan gedung ini menyentuh angka Rp 79.675.632.000
Padahal aturan tentang pembangnan gedung tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2008. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa pembangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Bahkan pada pasal 39 poin a dan b menyebutkan, bangunan dapat dibongkar bila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki. Karena dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya berdasarkan hasil pengkajian teknis Pemerintah Daerah.
Disisi lain, Kepala Seksi Penindakan Hukum Tatat Ruang dan Bangunan, Muh. Natsir mengatakan dinas tata ruang hanya mengawasi persoalan IMB.
“Terkait wewenang seperti itu kami hanya memberi teguran ke pihak universitas. Selebihnya universitaslah yang memutuskan jika memang tidak ada kelanjutan pembangunan,” katanya. (*)
[divider][/divider]
*Tulisan ini telah terbit di Tabloid Profesi edisi 223
