PROFESI-UNM.COM – Di negeri yang katanya menjunjung moral, anehnya, korban pelecehan seksual masih jadi pihak yang disuruh menunduk. Sementara pelaku? Bebas ngopi, update story, berdiri di mimbar dengan kharisma-nya, bahkan kembali ke rumah ibunya dengan label “anak baik”.
Kita hidup di tengah masyarakat yang bisa sangat cepat menarik garis batas moral pada korban, tapi begitu longgar terhadap pelaku selama pelakunya punya kuasa, nama baik, atau cukup modal untuk membungkam suara.
Padahal mari kita perjelas sekali lagi,
yang dipermalukan bukan tubuh yang dilecehkan, tapi tindakan yang melecehkan; yang seharusnya sembunyi bukan penyintas, tapi pelaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tapi entah kenapa, di banyak ruang seperti kampus, kantor, rumah ibadah, atau di lingkup masyarakat secara umum, kita masih banyak menjumpai narasi seperti:
“Loh, kenapa dia baru ngomong sekarang?
“Pakaiannya sih terbuka, wajar aja”
“Mungkin dia cuma cari perhatian”
“Udahlah, maafkan aja. Pelakunya juga manusia.”
Iya, manusia. Manusia yang perlu belajar bahwa nafsu itu bukan pembenaran untuk merampas hak manusia lainnya.
Diamnya korban bukan bukti bohong, tapi bukti trauma. Penyintas sering kali memilih diam karena tahu, mulut kita lebih cepat menuduh daripada menyiapkan telinga untuk mendengar. Mereka sudah cukup luka, tapi masih harus ditarik ke ruang interogasi sosial, disorot cara pakainya, gesturnya, bahkan masa lalunya. Kita memperlakukan mereka seolah bersalah karena masih hidup setelah dilecehkan.
Disamping itu, kalau kamu tanya kenapa banyak korban memilih bungkam; karena terlalu banyak orang lebih sibuk menjaga citra institusi daripada menjaga martabat manusia. Nama baik lembaga, menghargai senior, dosen, petuah, dan narasi feodalisme lainnya lah yang membawa kesialan ini.
Negara memiliki legitimasi hukum, tapi masyarakat masih main hakim sendiri. Kita sudah punya UU TPKS, meskipun secara implementasinya sama sekali tidak sesuai harapan. Selain itu, pelaksanaan hukum tak akan cukup bila ruang sosial kita masih jadi medan penghakiman.
Korban bisa saja lapor, tapi siapa yang jamin mereka tak dibungkam institusi, lembaga, atau pelaku yang memiliki relasi kuasa?
Seperti yang kerap kita jumpai di lingkup kampus UNM. Maraknya kasus pelecehan seksual di berbagai fakultas sejak beberapa tahun belakangan, namun institusi tak pernah serius dalam menangani kasus seperti ini. Satgas PPKS? tak perlu lagi saya layangkan kritikan pada tulisan ini.
Berbicara tentang relasi kuasa, kita sebagai mahasiswa selalu berpacu pada dosen atau birokasi kampus. Ya, kita sepakat bahwa terdapat beberapa oknum dari pihak kampus. Namun yang terkadang luput dari pandangan kita yaitu, relasi kuasa juga bisa bersumber dari senioritas toxic yang dirawat di lembaga.
Beberapa waktu yang lalu, saya menemui kasus pelecehan seksual yang sangat memprihatinkan di salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus orange, namun kasus ini sulit untuk di advokasi karena beberapa korban (ya, lebih dari 1 orang, angkanya mungkin diluar dugaan anda) enggan untuk speak up. Sedihnya lagi, lembaga masih mempertahankan “senior” tersebut dan masih menghadiri agenda-agenda yang dilaksanakan. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari struktural lembaga dan telah menjadi alumni, pelaku masih mendapatkan akses kepada korban atau calon korban karena kurangnya ketegasan dari lembaga terkait untuk mengcut-off yang bersangkutan.
Mungkin lagi-lagi karena nama baik lembaga, yang dianggap lebih penting daripada trauma dan hak manusia.
Jika anda, pihak lembaga yang dimaksud menemukan tulisan ini, saya berharap etikad baik dan tanggungjawab moral anda untuk menindaklanjuti pelaku tersebut secara internal.
Sebagai mahasiswa, kita harus sadar bahwa diam kita bisa memperpanjang impunitas.
Kalau ruang akademik hanya sibuk bahas “etika berpakaian”, tapi lupa ajarkan “etika tidak melecehkan”, berarti ada yang cacat dalam sistem nilai kita. Terlebih lagi, selalu ada pembelaan atau pembenaran seperti “suka sama suka”, “mau sama mau”, dan sebagainya. Kita tidak akan pernah tahu kronologi sebenarnya bila korban enggan untuk berbicara. Pada akhirnya, tudingan itu kembali ditodongkan kepada korban.
Maka, mari kita balikkan arah malu itu, sudah saatnya kita robek standar ganda tersebut.
Malu itu bukan karena kamu jadi korban. Malu itu ketika kamu tahu temanmu melecehkan, tapi kamu diam. Malu itu saat kamu tahu ada laporan, tapi kamu sibuk melindungi institusi/nama baik lembaga. Malu itu ketika kamu lebih peduli reputasi pelaku daripada pemulihan korban.
Dan untuk para penyintas, suaramu, tubuhmu, ceritamu tidak “kotor”
Yang kotor adalah sistem yang membuatmu merasa begitu.
Kamu tidak perlu minta maaf karena pakaianmu.
Yang harusnya minta maaf adalah mereka yang terus menciptakan ruang yang membungkammu.
Malu yang salah alamat itu harus dikembalikan. Dan kita sebagai mahasiswa, bukan hanya penonton. Kita seharusnya jadi pengganggu narasi busuk, penolak lupa, dan pembela suara yang sempat dipaksa diam. (*)
*Penulis:
Nur Intan Maharani I, Kepala Departemen Perempuan FMN Ranting UNM.
