[OPINI] Mahasiswa Miskin Bukan Prioritas

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 25 Agustus 2022 - 20:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROFESI-UNM.COM – Beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) yang sekarang di kenal dengan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program yang di selenggarakan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Program beasiswa dari kemendikbudristek ini adalah suatu upaya dari pemerintah dalam membuka ruang pendidikan seluas-luasnya agar bisa diakses oleh siapapun termasuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam hal ini ditegaskan dalam Peraturan Sekjend Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2021.

Melalui program beasiswa ini, tentu menjadi spirit tersendiri bagi seluruh anak-anak bangsa indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, khususnya yang berada di pelosok desa yang sering terkendala soal biaya pendidikan. Jika sebelumnya paradigma masyarakat bahwa pendidikan hanya bisa dicicipi oleh orang-orang yang memiliki kantong tebal saja, di karenakan mahalnya biaya pendidikan di negeri ini, Maka dengan adanya program beasiswa ini, tentu paradigma itu berubah bahwa semua bisa mengakses pendidikan tanpa melihat finansialnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Memasuki dunia kampus dengan beasiswa dari pemerintah, tentu harapan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan semakin besar dan juga harapan dari orang tua kini menjadi hidup kembali, karna anak-anaknya mampu melanjutkan pendidikan yang tidak di gagalkan lagi hanya karna persoalan biaya. Dalam hal ini, dunia kampus menjadi tempat penuh harapan, karna di anggap sebagai pesulap yang mampu merubah sesuatu, tempat lahirnya orang-orang hebat, tempat perkumpulannya para kaum  intelektual yang mampu melahirkan ide-ide perubahan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Menjalani status sebagai mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah di Fakultas Psikologi UNM tentu tidak seindah dengan apa yang di harapkan, jika sebelumnya kita mengganggap bahwa hak antara mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah itu sama dengan mahasiswa non beasiswa, maka kini dipatahkan oleh realitas yang terjadi. Hal ini dapat kita lihat dalam pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah setiap semester selalu berada di akhir dalam pengisian KRSnya, dengan alasan berkasnya belum di verifikasi, sedangkan mahasiswa non beasiswa yang selalu di awal dalam pengisian KRSnya, sehingga dalam pengaturan jadwal mata kuliah dan kelas yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang rencanakan, karna hanya memilih kelas yang kosong, istilahnya mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah hanya mengambil sisa-sisa yang tidak di pilih oleh mahasiswa non beasiswa.

Baca Juga Berita :  [OPINI] Melintasi Batas Budaya: Petualangan Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Airlangga

Melihat kesenjangan yang terjadi, maka ini menjadi penegas kepada kita semua, bahwa kampus hanya ramah pada mahasiswa tertentu saja, tidak untuk mahasiswa yang bisa kuliah, hanya karna di bayarkan oleh pemerintah, siapa suruh kuliah tapi tak mampu!!

Keresahan perlakuan yang semakin memuncak kepada mahasiswa penerima baesiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah terjadi di semester gasal (tahun ajaran 2022-2023). Perkuliahan perdana di Fakultas Psikologi UNM di mulai pada hari senin, 22 Agustus 2022, sedangkan  mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah belum bisa mengisi KRSnya. Hal demikian tentu menyusahkan dalam menyesuaikan jadwal perkuliahan, karna mata kuliah dan kelas yang di pilih belum jelas. sedangkan mahasiswa non beasiswa sudah melakoni perkuliahannya, seolah-olah kehadiran mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah tidak diharapkan keberadaannya.

Baca Juga Berita :  [OPINI] Perguruan Tinggi dan Komodifikasi Kurikulum

Menurut penulis, yang juga penerima beasiswa Bidikmisi, berpandangan bahwa pimpinan kampus seharusnya memberikan ruang yang sama kepada semua mahasiswa, baik mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah maupun mahasiswa non beasiswa. Pada dasarnya mereka semua sudah melaksanakan kewajibannya, dengan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk pelaksanaan pendidikannya di kampus, bedanya mahasiswa non beasiswa itu membayar secara mandiri ke pihak kampus sedangkan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah itu dibayarkan oleh pemerintah yang dikirim ke rekening perguruan tinggi.

Hal demikian diperjelas dalam Peraturan Sekjend Kemendikbudristek No. 22 Tahun 2021 pada pasal II, Huruf F mengenai penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi, butir ke-3 bahwa bank penyalur melakukan penyaluran biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi.

Jika adanya berkas mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah yang belum selesai di verifikasi, yang menjadi dalih keterlambatan dalam pengisian KRSnya, mestinya pihak kampus menunggu perampungan verifikasi kemudian membuka pengisian KRS secara bersamaan antara mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah, Sehingga perkuliahan dapat di laksanakan secara bersamaan dan tidak  ada pihak yang dirugikan.

Sebagai penutup, kami berharap kepada pihak kampus dalam pengambilan kebijakan, untuk mepertimbangkan secara holistik kondisi mahasiswanya, agar tidak ada yang merasa terpinggirkan, sehingga kenyamanan dalam proses pelaksanaan pendidikan di kampus, dapat dirasakan oleh semua mahasiswa.

*Penulis merupakan Sulaiman Saputra. Mahasiswa Psikologi angkatan 2019

Berita Terkait

Patriarki dalam Lembaga Kemahasiswaan UNM: Menggugat Ilusi Kesetaraan
[OPINI] Menara Pinisi di Bawah Bayang-Bayang Sepatu Laras
[OPINI] Perempuan dalam Cengkeraman Patriarki: Telaah Teologis Kritis atas Teks Alkitab
[OPINI] Pendidikan Layak: Hak Dasar yang Berubah Menjadi Barang yang Mewah
Quo Vadis Lembaga Kemahasiswaan : Masih Relevankah?
[OPINI] Ekoteologi Berkemajuan: Membumikan Ajaran Islam dan Kearifan Lokal Makassar untuk Kelestarian Alam
[OPINI] Menelanjangi Egoisentrisme Negara dalam Labirin Pendidikan Nasional
[OPINI] Pendidikan yang Kehilangan Makna di Balik Selembar Ijazah

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 16:08 WITA

Patriarki dalam Lembaga Kemahasiswaan UNM: Menggugat Ilusi Kesetaraan

Rabu, 1 April 2026 - 20:04 WITA

[OPINI] Menara Pinisi di Bawah Bayang-Bayang Sepatu Laras

Kamis, 26 Februari 2026 - 05:59 WITA

[OPINI] Perempuan dalam Cengkeraman Patriarki: Telaah Teologis Kritis atas Teks Alkitab

Senin, 23 Februari 2026 - 01:07 WITA

[OPINI] Pendidikan Layak: Hak Dasar yang Berubah Menjadi Barang yang Mewah

Sabtu, 14 Februari 2026 - 21:38 WITA

Quo Vadis Lembaga Kemahasiswaan : Masih Relevankah?

Berita Terbaru

Potret Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Saat Mengukuhkan Angkatan 2024, (Foto: Muh Apdal Adriansyah)

Fakultas Ilmu Pendidikan

Justicia Warnai Inaugurasi Mahasiswa Teknologi Pendidikan 2024

Senin, 20 Apr 2026 - 20:51 WITA

Surat Edaran tentang Pelaksanaan UTBK-SNBT UNM 2026, (Foto: Int)

Tak Berkategori

Aktivitas Kampus Sementara Dihentikan Selama UTBK-SNBT 

Senin, 20 Apr 2026 - 19:34 WITA

Potret Andi Nabila Aini A. Wisudawan terbaik FSD periode April 2026, (Foto: Ist).

Fakultas Seni dan Desain

Wisudawan Terbaik FSD Tekankan Pentingnya Manajemen Waktu dalam Berkarya

Senin, 20 Apr 2026 - 19:20 WITA