PROFESI-UNM.COM – Dalam percakapan publik hari ini, kata “intoleransi” seolah menjadi mantra utama yang menjelaskan segala bentuk konflik sosial. Setiap ketegangan antarkelompok, setiap percikan perbedaan, langsung merujuk sebagai gejala intoleransi. Namun, bila kita menembus kabut wacana ini, ada lanskap yang lebih dalam dan lebih gelap: kesenjangan ekonomi, eksploitasi struktural, dan ketidakadilan sistemik.
Mengapa masyarakat tampak lebih mudah tersulut oleh identitas? Karena akses terhadap sumber daya tanah, pendidikan, pekerjaan, layanan publik tidak terbagi secara adil. Ketika ruang hidup semakin sempit dan kompetisi dipertajam oleh ketimpangan, maka identitas menjadi alat perlawanan, bahkan pelarian. Dalam kondisi seperti itu, konflik bukan sekadar soal siapa yang berbeda, tapi siapa yang terkesampingkan.
[Opini] Ada yang Berantakan tapi Bukan Kamarku, Melainkan Kampusku
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, perdebatan tentang intoleransi sering kali melupakan bahwa intoleransi paling awal dan paling menyakitkan justru datang dari sistem yang tak adil: ketika negara berpihak pada segelintir elite, ketika hukum tunduk pada modal, dan ketika suara rakyat miskin terbungkam oleh narasi harmoni semu.
Intoleransi bukan akar, ia hanya cabang yang tumbuh dari tanah yang telah lama teracuni oleh ketimpangan. Maka, bila bangsa ini ingin benar-benar menyelesaikan persoalan sosialnya, ia harus berani menggali lebih dalam mengungkap akar ekonomi-politik dari setiap gejolak sosial yang ada. Mengakui bahwa persoalan hari ini bukan semata-mata karena kita berbeda, tapi karena kita hidup dalam sistem yang menjadikan perbedaan sebagai senjata.
Arah bangsa akan terus kabur selama kita sibuk memadamkan api tanpa mematikan sumber bara. Selama keadilan sosial hanya menjadi slogan, bukan kebijakan, maka intoleransi akan terus tumbuh,. Bukan sebagai penyakit masyarakat, tapi sebagai gejala dari tubuh bangsa yang tak pernah benar-benar disembuhkan. (*)
SALAM
*Penulis : Muhammad Aswin R
