(foto: Ist)
PROFESI-UNM.COM – Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenristek Dikti melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Reformasi Birokrasi di Universitas Negeri Makasssar (UNM), Rabu (21/2).
Dalam agenda monev Reformasi Birokrasi tersebut, dihadiri Tim Kemenristekdikti, Arindrarto Saleh selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Totok Suhartanto danMunawir Razak.
Sedangkan dari pihak UNM dihadiri Rektor UNM, Husain Syam bersama Direktur PPs UNM, Hamsu Abdul Gani yang juga selaku kepala tim Kepala tim reformasi birokrasi dan Para Kepala Biro dalam lingkungan UNM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pembahasan ekspos implementasi reformasi birokrasi UNM dengan model panel, Husain Syam kepada Tim Kemenristekdikti, menegaskan bahwa dirinya berkomitmen mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UNM.
.”Reformasi birokrasi merupakan hal yang mesti dilakukan, apalagi kita sedang menuju revolusi industri, revolusi teknologi 4.0, maka dari itu kami berkomitmen dalam melakukan reformasi birokrasi, percepatan layanan dan lainnya,” paparnya di Ruang Rapat Rektor UNM.
Tak sampai di situ, meski masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan di UNM, eks Dekan FT ini menambahkan, dirinya juga menjamin komitmen penuh dari pimpinan maupun pegawai UNM untuk melakukan perubahan.
Menurutnya, komitmen penuh yang berasaskan kode etik aparatur negara dapat menggerakkan Reformasi Birokrasi.
“Reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan mampu melayani publik, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” tambahnya.
Sementara itu, Arindrarto Saleh mengungkapkan, monitoring yang dilakukan Kemenristekdikti semata-mata sebagai upaya untuk melakukan evaluasi kepada seluruh Universitas dalam memantau pelaksanaan kinerja birokrasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
“Ini merupakan langkah untuk melihat dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas tenaga kerja, Birokrasi reformasi yang ada diseluruh perguruan tinggi di Indonesia,” jelasnya.
Dalam monev kali ini, terdapat delapan bidang yang dimonitor, termasuk mental Aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengawasan, Perundang-undangan, Penataan Tata Laksana, Managemen Perubahan, Penguatan kelembagaan organisasi dan Penguatan Akuntabilitas. (*)
*Reporter: Nurul Charismawaty S
