PROFESI-UNM.COM – Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terus terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Banyak pihak berpendapat bahwa salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM adalah kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku di negara ini. Meskipun sudah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar manusia, kenyataannya, penegakan hukum yang lemah menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan dengan adil.
Menurut para ahli hukum, salah satu kelemahan utama yang terjadi adalah kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Banyak kasus yang melibatkan pelanggaran HAM, baik yang terjadi di tingkat individu maupun oleh pihak negara, sering kali tidak diproses secara transparan. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran tidak mendapat hukuman yang setimpal dengan tindakannya, sementara korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.
“Kurangnya independensi lembaga peradilan dan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berpotensi memperburuk situasi. Sering kali, politisasi hukum menjadi faktor yang memengaruhi hasil dari suatu perkara,” ungkap Dwi Purnama, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap whistleblower dan saksi juga menjadi masalah besar dalam upaya penegakan HAM. Dalam banyak kasus pelanggaran, saksi atau korban yang melaporkan kejadian tersebut sering kali terancam atau diintimidasi, membuat mereka takut untuk berbicara atau memberi keterangan yang dibutuhkan.
Meski demikian, pemerintah Indonesia berjanji untuk terus memperbaiki sistem hukum dan menjamin perlindungan HAM. Namun, banyak kalangan yang menilai bahwa komitmen tersebut masih belum terlihat secara nyata dalam praktik di lapangan. Aktivis HAM mendesak agar dilakukan reformasi menyeluruh di bidang hukum, termasuk peningkatan kualitas aparat penegak hukum, agar pelanggaran HAM tidak terus berulang.
Menurut data Komnas HAM, sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 100 kasus pelanggaran HAM yang belum mendapat penyelesaian. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakmampuan sistem hukum untuk melindungi hak-hak dasar manusia secara efektif.
Penyelesaian yang lebih adil dan tegas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM sangat dibutuhkan untuk menciptakan negara yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia. Jika hukum terus lemah dalam menanggulangi masalah ini, maka pelanggaran HAM di Indonesia bisa terus meningkat, mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap negara.
*Reporter: Elsa Amelia
