PROFESI-UNM.COM – Presiden Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM), Ramly Ely memandang pemberlakuan tarif KKN dianggap sebagai pengambil keuntungan pihak birokrasi.
Mahasiswa angkatan 2014 ini mengatakan meskipun didalam Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 telah mengatur biaya KKN tidak termasuk dalam anggaran UKT bukan berarti pihak birokrasi kampus langsung menerapkan aturan begitu saja.
“Saya menganggap bahwa kampus sengaja untuk menerapkan aturan ini untuk mendapat keuntungan,” katanya.
Lanjut, Ia menambahkan aturan pemberlakuan tarif KKN sebenarnya tidak diketahui arah dari uang pembayarannya.”Lagian juga tidak jelas juga kemana arahnya uang pembayaran KKN,” ujarnya.(*)
