PROFESI-UNM.COM — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa gelar Dialog Pekan Parlemen Nasional Kebangsaan berlangsung dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis Struktural dan Relasi Kelembagaan Politik dalam Tata Kelola Pendidikan” dan ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum hadir, terlaksana di Hotel Four Point Makassar pada Jumat, (24/4).
Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa), Muh. Ikhwan Risqullah, menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam sistem pendidikan nasional, khususnya terkait alokasi anggaran.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional sejatinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar memenuhi kebutuhan material masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hati-hati, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, secara konstitusional pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib memfasilitasi serta membiayainya. Bahkan, anggaran pendidikan ditetapkan minimal 20% dari APBN dan APBD.
Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
“Dalam realitas APBN, alokasi tersebut sering kali tidak benar-benar mencapai 20% secara murni untuk pendidikan,” ungkapnya.
Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan
Ikhwan menilai, salah satu penyebabnya adalah pencampuran anggaran pendidikan dengan pembiayaan lain, seperti sekolah kedinasan dan program di luar sektor pendidikan langsung.
“Seharusnya, porsi 20% itu tidak memasukkan pembiayaan sekolah kedinasan. Namun dalam praktiknya, justru hal tersebut masih masuk, bahkan termasuk program lain seperti makanan bergizi gratis (MBG),” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada masih kurangnya fasilitas dan dukungan bagi sekolah maupun kampus di berbagai daerah.
Ia juga menekankan pentingnya forum seperti ini sebagai ruang untuk membangun kesadaran dan mendorong advokasi kebijakan pendidikan hingga ke tingkat nasional.
“Kegiatan ini bukan hanya ruang diskusi, tetapi juga langkah awal untuk mendorong advokasi nyata. Kita ingin membawa suara mahasiswa dan aspirasi daerah ke tingkat nasional,” ujarnya.
Panitia menyebutkan bahwa kegiatan ini awalnya menargetkan sekitar 200 peserta, namun tingginya minat membuat jumlah peserta bertambah hingga mencapai kurang lebih 300 orang.
Dialog ini diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan di Indonesia.
Menutup pernyataannya, menegaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak masih harus terus dilakukan.
“Selama hak pendidikan belum sepenuhnya kita rasakan, maka cita-cita keadilan pendidikan belum benar-benar terwujud. Jangan sampai Indonesia hanya merdeka di atas kertas, tetapi belum merdeka dalam kenyataan,” pungkasnya.
*Reporter: Muhammad Nasruddin
