PROFESI-UNM.COM – Di awal tahun 2018 ini, Universitas Negeri Makassar (UNM) berencana mengenakan biaya bagi mahasiswa yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) No. 39 tahun 2017 terkait UKT dan BKT di Lingkungan Kemenristek Dikti. Sesuai pasal 7 ayat 1 poin b, PTN tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas biaya pelaksanaan KKN.
Saat dikonfirmasi, Rektor UNM, Husain Syam menerangkan, alasan diberlakukannya kebijakan tersebut untuk menaati aturan yang tengah berlaku. Ia pun mengaku mendapat teguran dari Menristek Dikti lantaran mengabaikan aturan yang seharusnya telah diterapkan sejak tahun lalu ini.
“Ini seharusnya sudah diberlakukan tahun lalu, tapi diabaikan. Sekarang kita dapat teguran,” dalihnya saat di hubungi wartawan Profesi via telepon, Rabu (24/1) malam.
Mantan Dekan Fakultas Teknik (FT) ini bahkan menyebut, UNM mengalami kerugian besar lantaran mengabaikan aturan tersebut. Ia menjelaskan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan KKN sebelumnya menggunakan dana operasional UNM. Padahal, menurutnya hal tersebut tidak termasuk ke dalam anggaran yang telah ditentukan.
“Kita Subsidi KKN kemarin sebesar 4 M dengan dana kampus, akhirnya dapat teguran dari Menristek Dikti,” ungkapnya.
Setelah melakukan rapat membahas penentuan besaran tarif KKN sore tadi, Rektor berencana akan menerbitkan SK untuk mengesahkan aturan tersebut, Kamis (25/2). (*)
*Reporter: Ratna
