Topik Omnibus Law

Fakultas Ilmu Pendidikan

Peringati Hari Sumpah Pemuda, LK se-FIP UNM Aksi Kampanye Lewat Media Sosial

Fakultas Ilmu Pendidikan | Kamis, 29 Oktober 2020 - 02:07 WITA

Kamis, 29 Oktober 2020 - 02:07 WITA

PROFESI-UNM.COM – Lembaga Kemahasiswaan (LK) se-Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM) punya cara lain dalam memperingati hari sumpah pemuda 28 Oktober. Beberapa…

Fakultas Ilmu Sosial

BEM FIS UNM Suarakan Penolakan Omnibus Law Lewat Panggung Ekspresi

Fakultas Ilmu Sosial | Universitas Negeri Makassar | Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:10 WITA

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:10 WITA

PROFESI-UNM.COM – Penolakan atas disahkannya Omnibus law terus terdengar hingga saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial (FIS)…

Aksi

Massa Aksi Blokade Ruas Jalan A.P Pettarani

Aksi | Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:12 WITA

Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:12 WITA

PROFESI-UNM.COM – Lanjutan unjuk rasa mahasiswa dan Aliansi Gerakan Rakyat Makassar penolakan Omnibus Law dan Undang-undang Cipta Kerja Memblokade perempatan jalan Andi Pangeran Pettarani…

Aksi

Presiden BEM FSD Sebut DPR Licik dan Inkonstitusional

Aksi | Fakultas Seni dan Desain | KILAS LK | Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:38 WITA

Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:38 WITA

PROFESI-UNM.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Seni dan Desain (FSD) yang tergabung dalam Lembaga Kemahasiswaan (LK) se- Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Aliansi…

Aksi

Mahasiswa FE UNM Harap Omnibus Law Dicabut

Aksi | Fakultas Ekonomi | Selasa, 6 Oktober 2020 - 12:53 WITA

Selasa, 6 Oktober 2020 - 12:53 WITA

PROFENSI-UNM.COM – Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang tergabung kedalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) ikut menggelar aksi terkait pengesahan UU Cipta Kerja dan…

Aksi

Berikut Isi UU Cipta Kerja

Aksi | Luar Kampus | Selasa, 6 Oktober 2020 - 12:30 WITA

Selasa, 6 Oktober 2020 - 12:30 WITA

PROFESI-UNM.COM – Sejak pembentukannya Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law telah mendapat penolakan dari masyarat, karena dinilai akan merugikan pekerja. Namun, DPR, DPD, dan perwakilan…