PROFESI-UNM.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Sastra, Universitas Negeri Makassar (BEM FBS UNM) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar melakukan diskusi soal kontroversi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Diskusi ini berlangsung di Ruang Seminar Gedung DG Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Selasa (26/7).

Moderator, Nurul Khalizah Khaeriyah mengungkapkan alasan memilih topik diskusi ini agar mahasiswa memahami persoalan RKUHP yang menjadi kontroversi di masyarakat.

“Pembahasan tentang RKUHP pada kegiatan ini hanya menyangkut kulit luarnya, sekadar pemahaman awal untuk memahami mengapa RKUHP jadi kontroversi,” ungkapnya.

Nurul sapaannya berharap, pasal RKUHP yang bermasalah agar dapat dirombak. “Kalau perlu dihapuskan yang bermasalah,” harapnya.

Sementara itu, pemateri dari LBH Makassar, Salman Aziz menjelaskan dari beberapa isu soal kebijakan di Indonesia, RKUHP paling banyak dibahas. Terutama isu kebebasan berekspresi atau kebebasan menyampaikan pendapat.

“Sebenarnya RKUHP ini sudah menjadi pembahasan sejak dulu. Isunya mencuat pada 2019 sebelum pandemi dan yang paling banyak disoroti adalah isu kebebasan berekspresi,” katanya.

Lebih Lanjut, ia menambahkan beberapa pasal RKUHP dinilai tidak sesuai jika diterapkan di negara demokrasi.

“Pasal 218, pasal 220, pasal 240, dan 241 serta masih banyak pasal lainnya,” tambahnya. (*)

*Reporter: Isnayanti/Editor: Andi Nurul Izzah Ilham