PROFESI-UNM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini dilakukan pada rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis (7/7).

RUU PLP merupakan pengubahan dari UU Praktik Psikologi. Perubahan ini dilakukan setelah mendapat masukan dari banyak pihak. RUU PLP sendiri memiliki keuntungan untuk memberikan kepastian kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi.

Salah satu hal yang menjadi dasar pembentukan UU ini adalah karena pengaturan tentang praktik psikologi belum diatur dalam satu UU tersendiri, sehingga hal ini belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Pengaturan penyelenggaraan praktik psikologi yang diatur dalam UU PLP ini bertujuan:
• Meningkatkan mutu Praktik Psikologi
• Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Psikologi, Klien, dan masyarakat
• Menjamin terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan
• Meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyebutkan RUU PLP dapat menata dan memberikan kepastian proses strata, harapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang akan berdampak langsung pada layanan psikologi yang optimal.

“RUU ini juga memberikan pengaturan dan kepastian adanya kerja sama antara perguruan tinggi dan organisasi profesi, keduanya memiliki tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi psikologi,” ungkapnya. (*)

*Reporter: Nur Arrum Suci Katili