Ilustrasi pembelajaran tatap muka, (Foto: Int.)

PROFESI-UNM.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini sedang merancang revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

RUU Sisdiknas sendiri merupakan revisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah berusia 19 tahun.

Dikutip dari Tempo.co, pakar hukum dari Universitas Airlangga, M Hadi Subhan menjelaskan langkah revisi ini sudah tepat karena adanya mandat UUD 1945 untuk merancang penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional.

Dalam implementasinya, saat ini ada tiga undang-undang yang mengatur sistem pendidikan. Selain UU Sisdiknas, juga ada UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi.

“Ketiga undang-undang yang ada sekarang ini semuanya mengatur tentang sistem pendidikan, sehingga kalau dijadikan satu memang sesuai dengan amanat konstitusi,” ujarnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Anindito Aditomo juga mengatakan bahwa UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta UU Pendidikan dapat saling tumpang tindih.

Hal itu juga dapat memunculkan potensi ketidakselarasan karena di dalamnya mengatur materi yang sama. Sebagai contoh, UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi sama-sama mengatur Standar Nasional Pendidikan.

“Meskipun UU Pendidikan Tinggi fokus pada standar nasional pendidikan tinggi, tapi ada tumpang tindih yang cukup besar,” tegas Anindito. (*)

*Reporter : Andi Nurul Izzah Ilham