Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, (Foto: Int.)

PROFESI-UNM.COM – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini sedang merancang revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). RUU Sisdiknas tersebut menuai banyak perhatian dari masyarakat umum, lantaran adanya wacana penghapusan kata madrasah, serta nama satuan pendidikan formal lainnya, Minggu (19/4).

Dikutip dari Detik.com, hilangnya kata madrasah dapat menimbulkan banyak masalah, seperti posisi madrasah dan fungsi layanan pendidikan pada masyarakat.

Menurut pakar pendidikan Islam Universitas islam Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Sunhaji menilai dengan dihilangkannya kata madrasah pada RUU Sisdiknas dapat menimbulkan dualisme pendidikan. Madrasah akan hanya menjadi tempat untuk belajar agama.

“Saya tidak sepakat jika kata madrasah dihapus, karena ini bisa jadi moment ketidakadilan bagi Lembaga Pendidikan Islam. Dampaknya bagi dunia pendidikan saya khawatir terjadi dualisme, nanti akan mengerucut ilmu agama itu di madrasah, kalau saintek itu di Kemendikbud,” ungkapnya kepada detikJateng.

Dalam UU Sisdiknas sebelumnya justru madrasah secara tegas terintegrasi dalam Sisdiknas yang sejajar dengan pendidikan umum di bawah Kemdikbudristek. Namun, dalam draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun oleh Kemdikbudristek, peran madrasah menjadi tersingkirkan. RUU tersebut tidak mencantumkan kata “madrasah” sebagai jenis pendidikan di Indonesia.

Kemendikbudristek justru mengatur mengenai pendidikan keagamaan namun sama sekali tidak menyinggung mengenai madrasah. Hal ini tampak dalam Pasal 32 draf RUU Sisdiknas yang berbunyi “pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ilmu agama”.

Melihat polemik yang semakin memanas di masyarakat, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, akhirnya menyatakan bahwa pihaknya tidak ada keinginan untuk menghapus madrasah dalam RUU Sisdiknas.

“Madrasah akan tetap ada dan diatur dalam batang tubuh, tetapi untuk nomenklatur madrasah nanti akan diletakkan dalam bagian penjelasan draf RUU Sisdiknas,” tuturnya. (Republika, 31 Maret 2022).

Disisi lain, Pengamat Pendidikan dari Vox Populi, Indra Charismiadji meminta agar masyarakat mengawal proses perumusan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, pengawalan pembahasan RUU Sisdiknas ini penting agar pengesahannya tak hanya untuk melegalkan program Kemendikbudristek.

“Kami mengajak semua pihak untuk ikut serta mengawal RUU Sisdiknas ini. Jangan sampai RUU Sisdiknas ini hanya dibuat untuk melegalisasi program kerja Kemendikbudristek,” ujar Indra (tribunnews, 16 April 2022).

Sebagai langkah pengawasan terhadap perumusan RUU Sisdiknas, Indra bersama beberapa aktivis pendidikan pun meluncurkan website www.kawalruusisdiknas.id.

Melalui website tersebut masyarakat dapat memberi masukan serta dapat memperoleh info-info terbaru seputar Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

*Reporter: Mustika Fitri