PROFESI-UNM.COM – Sebagian mahasiswa dari berbagai universitas di tanah air menyampaikan kritik dan saran terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah diluncurkan pemerintah sejak awal 2020. Kritik dan saran itu disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR yang menaungi urusan pendidikan, pada, Rabu (02/2).

Salah satu kritik datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM). Menteri Koordinator Kemahasiswaan BEM KM UGM, Muhammad Khalid menilai terdapat ketimpangan akses antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program MBKM.

Menurut Khalid, perbedaan akreditasi dan status perguruan tinggi berdampak pada perbedaan kemampuan dalam mengakses kemitraan, kualitas, dan adaptabilitas kurikulum, selain itu, ketimpangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) antara akreditas kampus turut menambah ketidakadilan akses mahasiswa terhadap kesempatan yang ada.

“Lalu kemampuan ekonomi, tidak ada akomodasi khusus bagi mahasiswa tidak mampu akhirnya menimbulkan masalah baru,” ujar Khalid selaku Menteri Koordinator Kemahasiswaan BEM UGM.

Lebih lanjut, Khalid menuturkan permasalahan lain yang dipaparkan BEM KM UGM yaitu soal kerentanan sosial misalnya, belum ada jaminan perlindungan yang diatur secara spesifik, sehingga tak sedikit muncul kasus eksploitasi seperti pemagang yang dituntut kerja penuh waktu.

“Belum ada perlindungan yang diatur secara spesifik, hingga tidak sedikit kasus eksplotasi muncul,” ungkap Khalid.

Kemudian persoalan teknis pelayanan, yaitu finansial, administrasi, layanan darurat, dan layanan informasi.

“Salah satu persoalan finansial, adalah pencairan insentif yang terlambat bahkan hingga bulan kelima,” tutur Khalid.

BEM KM UGM juga mendorong agar pemerintah menyempurnakan regulasi dan panduan MBKM yang memposisikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih sentral, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan.

Kemudian mendorong pemerintah untuk adanya kuota tertentu dengan berbagai macam status dan akreditas perguruan tinggi, menjamin perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan peserta MBKM, serta melibatkan dan memberikan wewenang kepada organisasi mahasiswa untuk turut serta dalam mengusulkan proyek alternatif MBKM.

Selain UGM, Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritik soal program MBKM. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Bayu Satria Utomo mengatakan, dari hasil riset yang BEM UI laksanakan, permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah soal konversi SKS, sedikitnya informasi mengenai MBKM dan pencairan tujangan yang selalu molor.

“Berdasarkan riset yang dilakukan BEM UI, permasalahan yang dihadapi mahasiswa yaitu soal konversi satuan kredit semester (SKS), minimnya informasi MBKM, dan pencairan insentif tidak tepat waktu,” jelas Bayu Satria.

BEM UI juga merekomendasikan pemerintah agar melakukan sosialisasi MBKM hingga ke tingkat program studi.

“Kurangnya sosialiasi hingga ke tingkat prodi menyebabkan ketidaksiapan prodi dalam menyusun kurikulum,” tutur Bayu.

Lanjut Wapres BEM UI meminta pemerintah memperbaiki kurikulum MBKM terkait konversi SKS dan jumlah SKS.

“Konversi SKS seharusnya fleksibel dan dapat dilakukan penyetaraan bagi setiap angkatan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa,” jelas Bayu.

Selanjutnya, monitoring berkala implementasi kebijakan program MBKM ke universitas dan memperbaiki mekanisme pemberian insentif.

Perwakilan dari BEM Universitas Kutai Kartanagara (Unikarta) Eko Purwanto juga ikut meminta pemerintah memperhatikan perguruan-perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, menurutnya belum semua perguruan tinggi menerapkan MBKM.

“Harapannya ini mampu difasilitasi agar mensosialiasikan MBKM ke kampus-kampus di wilayah timur. Karena kami lihat di wilayah timur penerapan MBKM belum merata, lalu bagaimana sosialiasi dan fasilitas yang harus disiapkan universitas-universitas di daerah,” jelas Eko.

Eko juga berharap, pemerintah secara khusus memperhatikan Unikarta yang berlokasi di Kalimantan Timur (Kaltim) karena akan menjadi bagian dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ia mengatakan, pengembangan SDM merupakan bagian penting dalam rangka menyambut IKN baru.

“Unikarta ini menjadi satu-satunya kampus di Kutai Kartanagara. Maka, harapannya pengembangan universitas bisa lebih dimasifkan karena proses pengembangan SDM jadi bagian penting dalam menyambut IKN,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi berbagai kritik dari para mahasiswa. Ia menyatakan, kritik dan saran itu akan disampaikan kepada pemerintah agar MBKM bisa lebih baik. (*)

*Reporter: Aliefiah Maghfirah Rahman