Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, (Foto: Int)
Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, (Foto: Int)

PROFESI-UNM.COM – Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS disambangi di kediamannya dan dipanggil secara paksa oleh lima polisi dari pihak Polda Metro Jaya pada pukul 07.45 WIB. Sementara itu, Haris Azhar juga didatangi oleh empat polisi langsung di tempat tinggalnya, Selasa (18/1).

Kedatangan pihak kepolisian ini dilakukan guna meminta keterangan Fatia dan Haris dalam hal laporan yang dibuat oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Kemunculan oleh pihak kepolisian itu, Fatia dan Haris menolak untuk dibawa tanpa didampingi oleh pihak kuasa hukum dan mereka memilih untuk datang sendiri ke Polda Metro Jaya siang ini, pukul 11.00 WIB.

Sebelumnya, Fatia dan Haris sudah memiliki niat kooperatif untuk memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian dan melakukan pemeriksaan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali mereka melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena pihaknya berhalangan hadir pada waktu yang ditentukan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, pihak kepolisian tidak pernah memberikan tanggapan serius atas permohonan penundaan waktu pemeriksaan yang diajukan.

Pemanggilan dan proses hukum terhadap Fatia dan Haris dinilai dipaksakan dan terburu-buru. Hal itu dilihat dari perbandingan banyaknya kasus lainnya, akan tetapi Kepolisian kerap menunda laporan masyarakat sehingga membuat kasus tersebut mangkrak. Bahkan tak jarang Kepolisian menolak laporan masyarakat sehingga memicu tagar #PercumaLaporPolisi.

Di sisi lain, justru kasus Fatia dan Haris sangat cepat bagi pihak kepolisian untuk memproses dan menindaklanjuti laporan dari Luhut Binsar Panjaitan itu. Hal ini semakin menegaskan ada dugaan conflict of interest terhadap kasus yang melibatkan kepentingan pejabat publik.

Kedatangan pihak kepolisian Polda Metro Jaya di kediaman Fatia dan Haris juga memperjelas bahwa Kepolisian dapat dijadikan alat negara untuk menakuti masyarakat yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkan.

Terlebih dalam kasus Fatia dan Haris, upaya kriminalisasi ditujukan kepada ekspresi, kritik dan riset yang dilakukan masyarakat sipil sebagai bagian dari pengawasan publik. Kepolisian seharusnya bertindak profesional dengan menjamin ruang kebebasan sipil masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan pejabat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mendesak beberapa hal diantaranya:

  1. Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar panjaitan.
  2. Kepolisian agar menjamin ruang kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya Fatia dan Haris Azhar; Kepolisian tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap pada komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia dengan mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang sudah dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk pemberangusan kebebasan berekspresi warga negara. (*)

*Reporter: Mujahidah