PROFESI-UNM.COM – Kemendikbud baru saja mengeluarkan peraturan untuk memotong laju para predator seksual di kampus. Kampus dinilai menjadi sumber kekerasan seksual. Sialnya, UNM belum juga memberi respons.

Agustus lalu, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memformulasi peraturan yang dinilai sebagai solusi untuk menghentikan kekerasan seksual di kampus. Melalui Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021. Peraturan ini dikeluarkan dilegitimasi oleh Nadiem Makarim untuk menangani kekerasan seksual di lingkup kampus.

Meski masih menimbulkan pro-kontra, Nadiem mengklaim permendikbud tersebut menjadi program yang mampu menciptakan kampus aman dan jauh dari kekerasan seksual. Melirik respons kampus lain yang begitu gesit untuk mengupas isi peraturan tersebut, justru Universitas Negeri Makassar (UNM) mempertontokan prilaku yang kontras.

Kampus yang notabenenya banyak menampung kasus yang serupa dan sudah terkuak tetapi tak melakukan apa-apa. Semenjak dikeluarkannya peraturan ini sepertinya UNM belum juga mengambil langkah pasti untuk menyikapinya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR 3), Sukardi Weda, justru menunjukkan kebingungannya dalam mengambil langkah. Dosen Bahasa Inggris itu mengaku belum pernah ada pembahasan mengenai hal itu. “Belum ada dibicarakan di tingkat universitas dan saya tidak tahu siapa yang harus munculkan itu, untuk mengangkat peraturan itu  mengenai hal yang harus dibahas dan didiskusikan,” pungkasnya.

Namun Sukardi Weda mengonfirmasi ulang pernyataan awal itu. Ia berdalih, dikarenakan aturan tersebut masih pro-kontra sehingga belum berencana untuk diterapkan di UNM. Tertanggal 9 Desember, mantan Kaprodi Sastra Inggris kembali menyatakan kesetujuannya terhadap peraturan itu dengan alasan merupakan aturan kementerian. Namun jangka waktu dua tahun untuk menerapkan permendikbud sehingga masih akan menjalani pengkajian mendalam mengenai seperti apa aturan akan diterapkan.

“Kita ini ibarat anak dan kemendikbud itu ayah atau orang tua kita maka kita harus ikuti,” katanya saat ditemui di ruangannya.

Melihat tak ada geliat dari para birokrat, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetuhuan Alam (FMIPA) UNM, Renaldi mengharapkan adanya keseriusan dari para pemangku kebijakan di UNM untuk segera menerapkan peraturan tersebut.

“Kan kita sebagai mahasiswa menginginkan aturan ini, nah kemudian Kemendikbud sudah membuat aturan dan memberikan ke perguruan tinggi untuk melaksanakannya. Harapannya agar aturan permendikbud ini direalisasikan oleh kampus. namun nyatanya kenapa sekarang kita lakukan aksi demonstrasi ya karena itu, belum ada keputusan dari pihak birokrasi,” paparnya.

Desakan untuk segera mengimplementasi permendikbud tersebut, Presiden BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) UNM Fahmi Amirudin, menuturkan agar UNM segera membuat juknis terkait hal itu. 

“UNM perlu juknik mengenai perihal kekerasan seksual, apalagi sudah banyak kasus yang terungkap. Kita bisa belajar dari kasus di Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) yang sempat viral. Sebelum kasus itu viral sebenarnya sudah ada banyak kasus yang terjadi sebelumnya,” tantangnya.

Senada dengan itu, Syahril, Presiden BEM FBS menilai birokrat tak mampu mengambil keputusan cepat, sementara kasus-kasus begitu banyak bermunculan di kampus. Terlebih, adanya ancaman dari kementerian bahwa kampus yang bandel akan diberikan sanksi tegas.

“Kalau menurutku seharusnya pimpinan itu harus mengambil sikap, bagaimana pengimplementasiannya itu bisa diterapkan, apalagi merujuk banyak kasus yang terjadi di UNM. Jangan sampai dengan tidak diimplementasikan Permendikbud hal-hal seperti ini bisa terjadi lagi. Saya rasa menteri juga sudah menjelaskan kemarin, akan memberi sanksi kepada instansi yang tidak jalankan aturan itu,” tutur mahasiswa jurusan bahasa Asing ini.

Psikolog Perdana Kusuma mengatakan kampus harus segera mempunyai strategi dalam menyikapi Permendikbud nomor 30 tentang kekerasan seksual. Terlebih, menurutnya di fakultas tempatnya mengabdi juga dinilai sudah mulai rawan terjadi kekerasan seksual.

      “Saya kira perlu mengenai adanya satgas. Kan nantinya mereka ini yang akan menjadi tempat cerita dan pemberi solusi bagi korban kekerasan seksual di kampus, selama ini kan memang belum ada lembaga seperti itu. Tapi mungkin sekarang sudah ada yang mulai memberlakukan, kalau di fakultasnya sudah ada lembaga itu silakan ditingkatkan,” katanya.

Selain itu menurutnya tidak hanya pimpinan yang harus ikut andil dalam menjaga kampus agar aman dari kekerasan seksual, masing-masing fakultas harus punya kebijakan tersendiri. . Apalagi banyak mahasiswa saat ini yang menginap di kampus sehingga peluang untuk melakukan kejahatan semakin besar, maka pengawasan antar mahasiswa perlu juga ditingkatkan.

      “Saya apresiasi teman-teman mahasiswa yang mau memperhatikan dengan serius mengenai peraturan ini. Tidak bisa dipungkiri kita berada di ambang bahaya setiap saat, tidak hanya dosen yang melakukan sesama mahasiswa pun juga terlibat,” tambahnya.

 “Karena di FPsi waktu itu saya lihat tidak aman maka kami mengambil kebijakan untuk membongkar batas FPsi dan menggantinya dengan kaca besar. Hal ini kami maksudkan agar sesama mahasiswa bisa saling mengontrol apabila tinggal di sekret. Fakultas lain pun sebagaiknya memiliki kebijakannya tersendiri,” tambahnya. (tim).

UNM Klaim Belum Terdesak Bentuk Satgas

DIALOG – Mahasiswa melakukan dialog dengan WR 3 saat aksi tuntut UNM berbenah, Kamis (18/11).

Aturan baru mengenai kekerasan seksual resmi diluncurkan oleh Mendikbud, membentuk satgas penangan kekerasan seksual menjadi poin penting yang ditekankan dalam Permendikbud nomor 30 mengenai aturan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Poin kebijakan diadakannya satgas ini dengan tujuan untuk mempermudah korban dalam penangan kasus yang menimpanya.

Pada pasal 34 ayat 1 secara jelas dirincikan tugas dan wewenang satgas, yakni membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit satu kali dalam enam bulan, menyampaikan hasil survei kepada pimpinan perguruan tinggi, menyoalisasi pendidikan kesetaraan gender, menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan, melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, melakukan koordinasi dengan instransi terkait perlindungan korban, memantau pelaksanaan rekomendasi dari satgas dan perguruan tinggi.

Pasal 28 menjelaskan ketua satgas harus berasal dari unsur pendidik, sekretaris satgas berasal dari mahasiswa atau tenaga pendidik dan anggota satgas paling sedikit 50 persen dari mahasiswa.

Terkait pembentukan Satgas di perguruan tinggi, presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Syahril mengharapkan rektor selaku pimpinan UNM mengambil sikap tegas terkait pengimplementasian Permendikbud nomor 30, khususnya di lingkup UNM.

“Saya rasa rektor harusnya bisa ambil sikap bagaimana pengimplementasiannya ini karena terjadi di lingkup UNM,” katanya.

Sementara itu, Presiden BEM FIS-H, Fahmi Amirudin mengatakan hingga saat ini pihak birokrasi belum merealisasikan regulasi tersebut.

“Seharusnya sudah dibentuk tim satgas, tidak dilakukan pembiaran sepeti ini,” ujar mahasiswa Administrasi Negara ini.

Fahmi mengatakan, sebelum menetapkan kebijakan ini, perlu ada penyampaian secara menyeluruh kepada setiap fakultas terkait Permendikbud 30.  ”Sosialisasikan dulu pada pimpinan tiap fakultas, bagaimana ini hadir dan bisa menangani pelecahaan seksual,” tambah Fahmi.

Ia menegaskan, mahasiswa akan kembali melakukan demonstrasi jika birokrat tidak segera menanggapi dengan serius kebijakan ini. ”Kalau tidak ada respon, tetap akan kami lakukan demonstrasi untuk membuka hati pimpinan sehingga mendengarkan aspirasi mahasiswa,” jelas mahasiswa angkatan 2016 ini.

Ketua Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Ayu pun mengungkapkan sampai saat ini belum ada kampus yang berhasil untuk merealisasikan kebijakan ini. Namun beberapa kampus telah menyatakan siap menerapkan kebijakan Kemendikbud nomor 30.

”Setahu saya belum ada yang menerapkannya secara untuh, tetapi ada kampus yang merespon dan akan membentuk Satgas, seperti di USU dan universitas Jember mendukung penuh regulasi tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) UNM, Sukardi Weda mengatakan, pembentukan Satgas belum bisa ditetapkan, karena menurutnya diperlukan kajian mendalam mengenai aturan baru ini.

Begitupun dengan laporan kekerasan seksual di kampus, tidak hanya mengandalkan pengakuan dari korban semata namun juga perlu adanya laporan lebih lanjut dari pihak birokrat untuk ditindak.

“Dalam peraturan kemahasiswaan itu ada mekanismenya bagaimana pemberian sanksi. Nah kalau ada seperti itu laporkan jangan didiamkan, dan diserahkan kepada pihak berwenang,” ujarnya.

Dosen Bahasa Inggris ini mengutarakan, jika aturan terkait kekerasan seksul memang belum diatur jelas. Ia berharap kedepan terkait Permendikbud 30 dapat dijadikan pijakan resmi oleh pihak UNM. Sehingga nantinya setiap kejadian seperti itu ada payung hukum yang mengikat.

“Permendikbud 30 ini masih baru dan segala kebijakan tidak ditetapkan begitu saja, perlu waktu ada diskusi lebih lanjut, semoga kedepan ada solusi bagi tiap persoalan di kampus, ” harapnya. (tim).

LK: Jangan Muluk-muluk

Aliansi Mahasiswa UNM sepakat agar pihak kampus tidak berpikir panjang dalam menerapkan Permendikbud 30. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut dikhawatirkan banyak korban yang tidak terlindungi. Presiden BEM FIS-H, Fahmi Amirudin mengatakan, tidak ada lagi alasan tidak menetapkan aturan tersebut.

“Harapan ku setelah adanya pemahaman, dan adanya pengimplementasiannya saya harap kasus-kasus seperti ini sudah tidak ada lagi,” harap Presiden BEM FIS-H, Fahmi Amirudin.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, peran WR 3 menjadi ujung tombak terkait aturan ini, mengingat tugas dan tanggungjawabnya memang menampung aspirasi mahasiswa, terlebih korban adalah mahasiswa itu sendiri.

“Perlu peran WR 3 untuk mengimplementasikan Permendikbud 30 ini, mengingat yang jadi korban itu umumnya mahasiswa, Dengan diimplementasikannya Permendikbud ini, diharapkan ke depannya tidak akan ada korban yang lain,” jelas Fahmi.

Tak jauh berbeda, Rinaldi selaku Presiden BEM FMIPA UNM juga mengharapkaan agar aturan ini segera terealisasi, mengingat tanggung jawab kampus untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pendidik dan mahasiswa.

“Sebagai pihak birokrasi harusnya bukan cuma keamanan pendidikannya tapi keamanan mahasiswa juga dalam belajar dikampus menikmati fasilitas dan lain-lain itu kan menjadi tanggung jawab kampus,” tuturnya.

 Ia berharap harus ada solusi tepat dari kampus pencetak guru itu, agar korban sementara mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Namun baginya, Permendikbud 30 tawaran jelas dan menjadi jalan keluar masalah ini.

“Saya yakin untuk kasus kekerasan seksual semuanya sepakat ada penanganan buat korban dan pemberian sanksi untuk pelaku,” tambah mahasiswa angkatan 2017 ini.(*)

*Tulisan ini telah terbit di Tabloid 253