Catahu 2021 Walhi: Petaka Industri Nikel Bagi Masyarakat dan Lingkungan di Sulawesi

0
69
Ekspansi tambang nikel. (Foto-Ist/Walhi Sulsel)

PROFESI-UNM.COM – Organisasi Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Region Sulawesi tak henti menyoroti dan mengawal ekspansi industri tambang nikel yang menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan lingkungan di empat provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2021 yang dilaksanakan pada (27/12), beberapa perwakilan Walhi Sulawesi melaporkan dampak industri tambang nikel secara ekspansif di sulawesi. Dampaknya tidak lain adalah pencemaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan kerugian bagi masyarakat lokal seperti kehilangan mata pencaharian dan marginalisasi perempuan.

Keinginan besar pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen dan pelaku ekspor nikel secara besar-besaran nampaknya menutup mata terhadap dampak buruk yang ada. Belum lagi para pelaku industri yang secara tidak bertanggung jawab menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Utara, Theo Runtewene menjelaskan bahwa Sulawesi Utara saat ini dijadikan salah satu daerah prioritas pembangunan nasional sehingga akan dilakukan banyak proyek strategis. Hal tersebut yang membuat dampak yang diterima lingkungan dan masyarakat makin tinggi apabila dikerjakan secara tidak bertanggungjawab.

“Sulut dijadikan gerbang kawasan pasifik serta daerah prioritas pembangunan nasional, seperti kawasan ekonomi khusus dan pembangunan pelabuhan internasional sebagai jalur keluar masuk melalui pelabuhan bitung,” jelasnya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili menjabarkan pengelolaan nikel dari kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berdampak pada pencemaran ekosistem laut akibat pembuangan limbah tailing yaitu rusaknya terumbu karang dan berimbas terhadap kehidupan nelayan di pesisir. Sedimentasi yang terbawa oleh air hujan juga mempengaruhi mangrove yang selama ini digunakan sebagai wilayah penangkaran kepiting.

“Banyak endapan lumpur sisa pertambangan yang terbawa air pada musim hujan dan menyebabkan air laur yang semakin keruh dan berubah warna menjadi kecoklatan,” katanya.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tenggara, Sahruddin memaparkan dampak yang serupa dengan Sulteng yaitu ekspansi pertambangan nikel di Sultra menghancurkan wilayah kelola rakyat pesisir. Mereka yang menggantungkan hidupnya di laut terancam oleh sedimentasi aktivitas tambang. Pertambangan di Sultra selalu mendapat penolakan karena pada dasarnya warga lebih sejahtera tanpa ada aktivitas pertambangan.

“Penolakan tersebut membawa perubahan, di Pulau Wawoni Sultra yang pada awalnya terdapat 17 IUP, sekarang hanya 7 IUP yang beroperasi,” katanya.

Lebih lanjut, Sahruddin menjabarkan bahwa tambang berdampak pada perempuan yang dahulu menjadi motor penggerak perekonomian rumah tangga melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan hutan danau lasoso. Namun, hal tersebut kini terasa sulit dilakukan bagi mereka.

“Sumber daya laut maupun darat dikelola oleh perempuan. Masuknya pertambangan menghilangkan mata pencaharian mereka,”katanya.

Adapun kondisi di Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin selaku Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulsel menjelaskan bahwa sebanyak 74.253,4 Ha hutan Sulawsi Selatan yang dulunya berfungsi sebagai habitat flora dan fauna, sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal serta daerah resapan air telah berubah fungsinya jadi area tambang nikel dengan luas deforestasi mencapai 4.752,87 Ha dan diperikirakan akan meningkat.

Selain itu lagi-lagi masalah sedimentasi menjadi salah satu dampak di Sulawesi Selatan. Amin mengatakan Daerah yang terdampak pencemaran dan sedimentasi parah yaitu di Danau Mahalona, Sungai Laoili, Sungai Pongkeru, Sungai Malili, Pulau Mori, dan Danau Mahalona di Luwu Timur.

Amin sangat menyayangkan banyaknya kerusakan lingkungan oleh perusahaan itu tidak ditandaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai kita telah bangga menggunakan kendaraan listri namun tidak diketahui bahwa energi listrik tersebut berasal dari perampasan ruang hidup dan penghancuran ekosistem esensial di Sulawesi,” katanya. (*)

*Reporter: Andi Nurul Izzah Ilham

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini