Gedung Kementerian Agama RI di Jakarta. (Foto: Int)

PROFESI-UNM.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengeluarkan aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag. Permintaan tersebut disampaikan Komisioner KPAI Retno Listyarti, karena menurutnya sepanjang tahun 2021, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag, yakni sebanyak 14 sekolah, sisanya sebanyak empat sekolah di bawah naungan Kemendikbud.

Tetapi, dia menyebut, baru Kemendikbud Ristek yang memiliki aturan yaitu Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Sementara Kemenag, dia menyebut sama sekali tidak ada aturan terkait hal semacam itu.

“Apalagi Kemenag, Kemenag belum punya peraturan menteri seperti ini. Jadi kami mendorong peraturan menteri yang sama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan itu,” tuturnya dikutip dari Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (1/1).

Selain pihak kementerian, lanjut Retno, perlu adanya sinergitas dengan orang tua dan warga sekitar sekolah. Sehingga perlindungannya bukan hanya dari regulasi semata, tetapi juga dari orang tua dan masyarakat.

“Mengedukasi orang tua juga, ini Kementerian Agama maupun Kementerian PPPA seharusnya bisa mengambil peran, di mana orang tua harus diedukasi.”

Lebih lanjut, Retno merinci dari 14 sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, 12 sekolah di antaranya merupakan boarding school atau sekolah berbasis asrama. Pihaknya juga turut mengutuk terjadinya kekerasan seksual di satuan pendidikan, yang menurutnya seperti fenomena gunung es.

“Kalau melihat data kami sepanjang 2021, menunjukkan bahwa hanya kekerasan seksual di satuan pendidikan, tidak di tempat yang lain. Itu totalnya 18 kasus, baik di bawah kewenngan Kemenag maupun Kemendikbud,” jelasnya. (*)

*Reporter: Muh. Ilham Raihan