PROFESI-UNM.COM – Universitas Negeri Makassar (UNM) yang sebelumnya bernama IKIP Ujungpandang ini telah memberi andil besar dan berperan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bagi anak disabilitas tak disangsikan lagi. Partisipasi UNM adalah menjadi penyedia utama tenaga kependidikan atau guru bagi anak-anak disabilitas di Sulawesi Selatan (mungkin se-Indonesia Timur, bahkan Indonesia).

Para alumini UNM menjadi tenaga kependidikan disabilitas tersebar hampir seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB). Guru-guru yang mengabdi pada SLB-SLB itu sebelumnya dididik dan mendapatkan ilmu pedagogik tentang anak disabilitas pada jurusan Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNM.

Sejak diundangkan lima tahun lalu UU Nomor 8 tahun 2016 telah ada turunannya 6 Peraturan Pemerintah dari yang ditunggu, hingga kini masih banyak kendala dan terkendala.

Berikut ini pengamatan penulis, ‘’perintah’’ undang-undang yang masih terkendala dan belum terimplementasi maksimal Undang-undang tersebut:

Pada pasal 5 ayat 1 (m) disebutkan bahwa penyandang disabilitas diberi hak aksesibilitas. Yakni, ‘’Kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan, pasal 1 (8)’’.

Mencermati dua pasal ini, berarti sebuah lembaga wajib menyediakan fasilitas untuk memudahkan para penyandang disabilitas yang paling dasar, semisal jalan untuk kursi roda, WC yang aksesibilitas, jalan khusus tuna netra, dll. Keberadaan berbagai infrastruktur yang mudah diakses untuk disabilitas merupakan salah satu syarat jika sebuah gedung, jalan dan taman yang akan diakreditasi. Gedung yang tidak menyediakan akses dan kemudahan bagi disabilitas menurut UU tersebut bisa diberi sanksi berupa pencabutan sertifikat laik bangunan hingga usul pembongkaran bangunan.

Maka sudah selayaknya kampus UNM tercinta ini memperhatikan dan menjalankan regulasi tersebut. Jika perlu menjadi contoh bagi kampus-kampus lain, karena UNM membina jurusan PLB sebagai penyedia guru-guru pengajar disabilitas bagi SLB-SLB. Menambah fasilitas disabilitas yang sudah ada.

Pasal 44, disebutkan Perguruan Tinggi (PT) diwajibkan memasukkan mata kuliah Pendidikan Inklusif. Implementasi dan penjabaran pasal ini masih kurang diperhatikan PT-PT yang kurang lebih 4000 kampus di Indonesia. PT diwajibkan ada kurikulum Pendidikan Inklusi, yakni PT tak boleh menolak jika ada calon mahasiswa penyandang disabilitas. PT diwajibkan mengadakan atau membangun sarana dan prasaran yang asesibilitas.

Selaian itu, UU yang disahkan 15 April 2016, PT-PT diwajibkan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bagi pemerintah daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang belum berjalan. Bukan hanya pemda yang diwajibkan membentuk ULD namun kampus-kampus juga diwajibkan membentuk ULD sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 (3).

Hal itu dimaksudkan untuk menghormati, pelindungan dan pemenuhan hak penyandan disabilitas. Penyelenggara pendidikan yang tidak membentuk ULD bisa dikenai sanksi mulai teguran tertulis hingga pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Secara gamblang ULD pada PT dimaksudkan untuk: a) meningkatkan kompotensi pendidik dan tenaga kependidikan di PT dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas, b) mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di PT dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang disabilitas; c) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak; d) menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas: e) melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas; f) merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog atau psikater; dan g) memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

Terkait dengan pembentukan ULD ini bagi pemerintah daerah dan lembaga kependidikan termasuk PT ini masih belum maksimal diimplementasikan. Masih memerlukan dorongan banyak pihak untuk melaksanakan perintah UU tersebut.

Akhirnya, mari kita mengawal pelaksanaan UU No. 8 tahun 2016 tentang Disabilitas sehingga pelindungan bagi kaum diabilitas segera tercapai. Seperti tema peringatan HDI tahun ini, “Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandan Disabilitas Menuju Tatanan yang Inklusif Aksesibilitas yang Berkelanjutan”.
Selamat HDI 3 Desember 2021.

*Penulis: Muh. Gufrhan Saputra, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Khusus FIP UNM