Aksi protes nelayan dan aktivis atas penambangan pasir laut oleh PT Boskalis di Pulau Kodingareng, (Foto-Ist.)
Aksi protes nelayan dan aktivis atas penambangan pasir laut oleh PT Boskalis di Pulau Kodingareng.,(Foto-Ist.)

PROFESI-UNM.COM – Tambang pasir yang dilakukan di wilayah laut Pulau Kodingareng menjadi catatan kelam bagi warga di pulau tersebut. Kendati sudah setahun lebih penambangan PT Boskalis berhenti, namun dampaknya masih sangat terasa bagi nelayan hingga saat ini.

Hal inilah membuat Wahyu Candra mengabadikan perjuangan nelayan warga Kodingareng Lompo melalui film dokumenter Panraki Pa’Boya Boyangang. Film tersebut merekam rusaknya wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng yang berujung menambah kesulitan warga. Mereka kemudian berutang untuk bertahan hidup.

“Beberapa titik di pulau terjadi abrasi, temuan masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Apakah aktivitas tampang pasir penyebab tunggal atau seperti apa,” kata Wahyu, dalam Desiminasi Film Panraki Pa’Boya Boyangang, Senin, (8/9).

Tak sampai di situ akibat aktivitas tambang, kondisi psikologis perempuan pun terguncang. Trauma pun menghampiri, bahkan menghantui mereka hingga saat ini.

“Perempuan masih menyimpan rasa takut akibat tambang pasir laut bahwa laut mereka akan tenggelam,” ungkapnya.

Desiminasi yang diselenggarakan Walhi menghadirkan tiga warga Kodingareng untuk menceritakan nasib mereka. Mereka menjadi saksi hilangnya pendapatan dan datangnya intervensi akibat mempertahankan pesisir pulaunya.

Salah satu warga Kodingareng Fatimah, menyebut aktivitas melaut warga tetap dilakukan namun seringkali tidak mendapatkan sama sekali ikan saat melaut. Terutama di daerah bekas tambang pasir PT Boskalis.

“Boskalis pergi bawa uang dan meninggalkan banyak dampak ke kami. Kalau suami tak membawa hasil makan harus meminjam,” katanya.

Hal ini menurutnya dirasakan hingga saat ini. Apalagi kebutuhan anaknya menjadi tidak terpenuhi akibat aktivitas tambang ditambah pandemi yang menguras pendapatan keluarganya.

“Kami merasakan sampai Boskalis telah melanggar hak-hak kami,” jelasnya.

Sejalan dengan itu masyarakat pulau juga mendapat intervensi. Intervensi berupa penangkapan hingga pengrusakan perahu nelayan menjadi bukti tidak berpihaknya polisi terhadap kasus yang menimpa.

Intervensi ini diceritakan warga Kodingareng lain, Siti Ebong. Ia bercerita saat melakukan aksi protes, pihaknya mendapat intervensi dari Polisi laut dan udara (Polairud) berupa pengrusakan perahu. Padahal perahu tersebut diketahui belum lunas. 

“Saya aksi 4 kali di laut dan 5 kali aksi di daratan. Saya tidak bisa lupakan penderitaan kami. Semoga panjang umur semua yang membantu kami,” jelasnya.

Nelayan Kodingareng, Tahir mengatakan sejak ada tambang pasir, pendapatan menjadi berkurang dan hidup nelayan serba susah. Alasan inilah yang membuat warga protes. Apalagi setelah tak ada aktivitas tambang pasir pendapatan nelayan tak serta merta mengalami perbaikan secara langsung. 

“Sejak berhentinya tambang pasir tidak serta merta stabil, kadang dapat kadang tidak,” sebutnya. 

Ia juga menyebut sempat berpikiran untuk menangkap ikan di lokasi yang jauh dari Pulau Kodingareng. Namun itu malah mengeluarkan ongkos 2 kali lipat sebelum adanya tambang pasir.

“Kalau kencang ombak tidak keluar lagi,” tukasnya. 

Dampak dari tambang pasir laut memang menyebabkan tiap tahun ombak semakin tinggi. Sehingga nelayan menjadi sulit untuk melaut padahal laut adalah satu-satunya masa depan dari warga Kodingareng. Namun masa depan itu telah terenggut dan butuh keterlibatan semua pihak untuk memulihkan seperti sedia kala. 

*Reporter: Fikri Rahmat Utama