Kepala Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, Rezky Pratiwi ketika memaparkan duduk perkara kasus kekerasan seksual di Luwu timur. (Foto: Nur Arrum Suci Katili-Profesi).

PROFESI-UNM.COM – Kepala Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Rizky Pratiwi menyebut bahwa penyidik berusaha menutupi fakta kasus kekerasan seksual anak di Luwu Timur. Hal itu disampaikan dalam webinar Merespon Laporan Kekerasan Seksual: Peran Publik Dalam Mengawal Agenda Reformasi Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia via zoom meeting pada Sabtu, (13/11).

Rizky Pratiwi yang menjadi salah satu narasumber pada webinar ini menjelaskan duduk perkara kasus pencabulan tiga anak oleh ayah kandung di Luwu timur yang sempat viral di media social beberapa waktu lalu. Dalam penjelasannya ditemukan dugaan ada keterangan para anak yang hilang.

Ia menjelaskan pada 6 maret lalu dilakukan gelar perkara di polda sebagai upaya membuka kasus ini kembali, seluruh berkas penyelidikan telah ditampilkan oleh para penyidik. Namun ada berkas-berkas yang sengaja tidak dipaparkan oleh para penyidik.

“Seluruh berkas penyelidikan itu dipaparkan penyidik pada saat gelar perkara 6 maret 2020 di polda ketika kami berupaya membuka kasus ini Kembali. Nah tetapi dalam paparan penyidik ada dokumen-dokumen yang sengaja tidak ditampilkan,” jelasnya.

Dokumen yang dipaparkan oleh para penyidik tidak lengkap. Hanya ada beberapa dokumen saja yaitu hasil visum dari RS Bhayangkara yang menerangkan tidak ada luka dan keterangan para anak yang mengaku tidak terjadinya kekerasan seksual.

“Jadi hanya sebagian dokumen saja seperti visum bhayangkara yang tidak ada luka atau misalnya keterangan para anak, tidak terjadi kekerasan seksual,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut keterangan para anak, hanya satu yang mengaku bahwa kekerasan seksual terjadi. Namun dua lainnya tidak mengaku adanya perlakuan kekerasan seksual dari terlapor.

“Oleh dua anak mengaku tidak terjadi (kekerasan seksual) hanya satu yang mengaku atau menceritakan terjadi,” katanya.

Rezky menyebut dokumen-dokumen yang harusnya ditampilkan seperti penilaian P2TP2A dan keterangan dari psikiater tidak ditampilkan oleh penyidik.

“Dokumen-dokumen lain seperti misalnya dokumen assessment P2TP2A, keterangan psikiater itu tidak dipaparkan, tidak ditampilkan,” sebutnya.

Ia menganggap tindakan penyidik yang tidak memaparkan dokumen secara lengkap itu sebagai usaha merahasiakan bukti bahwa sebenarnya anak-anak menceritakan kejadian kekerasan seksual itu benar-benar dilakukan oleh terlapor kepada petugas P2TP2A dan kepada psikiater di RS Bhayangkara.

“Menurut kami itu upaya untuk menutupi fakta bahwa anak-anak sebenarnya menceritakan kekerasan seksual itu terjadi yang dilakukan terlapor itu kepada petugas P2TP2A dan kepada psikiater di rumah sakit bhayangkara,” katanya.

Pihak LBH memeriksakan para anak ke psikolog di Makassar. Ketika gelar perkara khusus di polda, mereka menyampaikan temuan fakta baru.

“Di gelar perkara khusus di polda, kami sampaikan bukti baru. Kami periksakan para anak ke psikolog di Makassar,” tuturnya.

Ketiga anak menjelaskan bahwa kekerasan seksual benar terjadi dan dilakukan oleh terlapor lebih dari satu kali kepada psikolog. Mereka juga menyebutkan tempat terjadinya kekerasan seksual dimana saja. Lebih parahnya, kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh terlapor namun ada dua teman terlapor yang sempat melakukan itu.

“Dari laporan psikolog itu ketiganya menceritakan terjadi, benar-benar terjadi kekerasan seksual oleh terlapor dan lebih satu kali. Tempatnya juga diceritakan dimana-mana saja. Dan dilakukan oleh tidak hanya terlapor tapi ada dua teman terlapor yang sempat melakukan itu,” ungkapnya.

Laporan psikolog ini sekaligus menunjukkan fakta bahwa penyidik gagal menemukan fakta yang utuh didalam proses penyelidikan dan buru-buru melakukan penghentian penyelidikan.

Dalam gelar perkara, pihak LBH menyarankan agar dokter yang memeriksa para anak itu diperiksa namun tidak dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

“Kemudian didalam gelar perkara itu juga kami rekomendasikan agar dokter yang mengobati para anak itu diperiksa tapi tidak dilakukan,” ungkapnya.

Terakhir, Rezky memaparkan bahwa dalam kasus ini terdapat asumsi bahwa Polres Luwu timur dan juga Polda yang terlibat menggunakan hak personal yang tidak didasari oleh hukum acara pidana sehingga tidak menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Ada dugaan polres Luwu Timur dan juga polda yang memeriksa itu menggunakan hak subjektif yang tidak didasarkan pada hukum acara pidana untuk tidak menaikkan status penyelidikan menjadi penyidik,” paparnya.

*Reporter: Nur Arrum Suci Katili/ Editor: Sumaya Nursyahidah