Aksi media sosial vs aksi di jalanan, (Foto: int).

PROFESI-UNM.COM – Era demokrasi digital tampaknya semakin mendesak para aktivis mahasiswa untuk piawai menggalang aksi protes di ranah virtual. Masihkah mahasiswa UNM nyaman di jalanan?

Fenomena propaganda media sosial berhasil menyedot perhatian mahasiswa. Apalagi masa pandemi yang menyerang sejak awal 2020 hingga saat ini menjadikan media sosial sebagai arah baru gerakan.

Hasilnya pun tak main-main, banyak kasus mendobrak pikiran nitizen akibat viral di media sosial. Kasus itu pun menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat tak seperti aksi jalanan yang kadang kala malah dicaci-maki oleh masyarakat.

Tagar #Mahasiswabergerak merajai trending topik di twitter. Sejumlah video yang merekam semangat mahasiswa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja berseliweran tahun lalu. Tagar berhasil memicu kerumunan massa di media sosial.

Pakar analisa media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi mengatakan trigger viralnya penolakan RKUHP di twitter itu karena aksi mahasiswa. Itu sangat signifikan dan trennya masih naik di media sosial (kompas.com/20/09/19).

Paling menarik, tatkala akun-akun perlawanan mahasiswa, seperti BEM juga semakin banyak bermunculan, bak aji mumpung beberapa di antaranya mampu menggaet massa dan perhatian publik. Sebut saja aksi meme BEM Universitas Indonesia (UI) yang menggelari Presiden Joko Widodo sebagai king of lip service karena sering melanggar janji. Hal tersebut sontak menjadi perhatian publik, mahasiswa, masyarakat hingga politisi ramai-ramai mengomentari meme tersebut. Presiden Joko Widodo pun ikut merespons meme itu.

Ini menandakan gerakan media sosial sangat terasa akibatnya ke pihak yang dikritik berbeda aksi jalanan yang bahkan seringkali tidak sampai di telinga pihak yang dikritik. Ada juga aksi jalanan yang dilakukan bersamaan dengan propaganda media sosial, yaitu aksi membentangkan spanduk yang dilakukan  BEM UNS ketika sang presiden mengunjungi kota kelahirannya. Aksi ini bisa saja tak akan jadi perhatian publik bila tidak diviralkan lewat medsos.

Kritik mahasiswa di ranah digital, juga pernah dilakukan oleh BEM Universitas Udaya (Unud) yang tidak kalah ampuh. Para aktivis itu mempola kritikannya melalui viralnya meme “The Guardian of Oligarch” yang diunggah di akun Instagram @bem_udayana. meme itu mengkritik Jokowi yang kerap merilis kebijakan pro kepentingan kelompok tertentu.

Terbaru, trendingnya polisi smackdown mahasiswa pendemo hingga kejang-kejang pada 13 Oktober 2021. Tagar #polisisesuaiprosedur membubarkan aksi mahasiswa dengan cara mahasiswa di banting sampai kejang-kejang merajai perbincangan di dunia maya.

Lantas bagaimana mahasiswa UNM mendayagunakan digital sebagai wadah perlawanan? Sepanjang pantauan tim Profesi, tampaknya LK UNM masih setia dengan gerakan romantisme klasik dengan memenuhi jalanan dan membakar ban sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, walau ikut aktif di media sosial namun tak segencar mahasiswa di tempat lain.

Merespons hal itu, pucuk pimpinan mahasiswa FMIPA, Rinaldi beranggapan aksi jalanan bukan langkah yang sia-sia karena mempunyai tujuan yang jelas. “Dalam hal efektivitasnya aksi baginya jalan akhir dari pergerakan karena didahului dengan dialog ke pihak yang ditujukan,” pungkasnya.

Presiden BEM FMIPA itu, mengatakan aksi di jalanan sebagai dampak dari tidak ketemunya tuntutan dengan birokrasi.  Aksi menjadi jalur terakhir ketika dialog tak mampu memberi solusi. .

“Namun demikian beberapa pihak mengaku lebih setuju gerakan media sosial harus dibangun lebih gencar dibanding memilih aksi jalanan. Hal ini dikarenakan saat ini aksi media sosial dianggap lebih membuahkan hasil dibanding aksi jalanan,” tandas mahasiswa Fisika ini.

Senada dengan itu, Ketua Umum Himpunan Administrasi Negara, Wawan Setiawan membeberkan bahwa aksi lapangan masih lebih efektif dibanding propaganda media sosial. Alasannya, karena mendapat balasan secara langsung.

“Berbeda dengan media sosial yang tujuan utamanya hanya mempublikasikan masalah. Minim respon (aksi media sosial) dari pihak pihak yang jadi sasaran,” tegasnya

Mahasiswa eksponen 2019 ini berdalih, aksi media sosial baginya hanyala pendukung aksi jalanan terutama dalam situasi saat ini yang tidak memungkinkan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.

Lebih lanjut, Presiden BEM FBS, Amastasha mengatakan lebih menggunakan propaganda media digital, karena selain mengenalkan ke masyarakat terkait isu yang diangkat juga dapat menggerakkan massa yang lebih banyak.

“Propaganda itu bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan halayak orang untuk mengikuti suata sikap atau pendapat. Propaganda sangat mendukung sebuah gerakan untuk memobilisasi massa,” jelasnya.

Begitupun dengan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan (WD 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Syukur Saud. Ia beranggapan aktivisme digital memiliki pengaruh yang sangat besar, namun harus tetap kritikan yang dilakukan relevan atau sesuai dengan data yang ada.

“Dari sisi pengaruh opini massa, nampak aktivisme daring jauh memiliki efek yang luar biasa. Tapi gerakan seperti itu belum tentu bisa merubah kondisi yg dipersoalkan dan juga  perlu hati-hati juga karena terkadang kritikan yang dilontarkan terkadang tidak substantif dan miskin data,” tuturnya.

Grafis aksi media sosial yang viral

Birokrat Sindir Aktivis Gagap Digital

Hal ini diutarakan Wakil Dekan Bidang Kemahaiswaann (WD III) FBS Azis. Aksi lapangan yang dilakukan saat ini menurutnya sudah tidak efektif karena bukan lagi zaman mahasiswa harus turun ke jalan.

Menurutnya sekarang harus melakukan aksi atau kritik lewat media yang didasari data bukan opini. “Data harus akurat, jika tidak akurat Itu namanya opini,’

Ia juga menyarankan aksi yang dilakukan lebih baik lewat media massa ataupun buku yang ditulis berdasarkan riset terhadap masalah yang terjadi. Karena jangan sampai ada hal yang menyimpang, bila terjadi konsekuensi pasti akan didapatkan.

“Sudah bukan lagi waktunya. Saatnya memuat tulisan dalam buku yang didasarkan riset,” jelasnya.

Begitupun dengan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan (WD III) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Syukur Saud. Ia beranggapan aktivisme digital memang merupakan pilihan mahasiswa zaman sekarang. Karena mampu menggiring opini massa yang sangat luar biasa.

“Tapi memang gerakan seperti itu belum tentu bisa merubah kondisi yang dipersoalkan,” katanya.

 Ia pun mengatakan memang ada kalanya sesuatu yang tidak sesuai harus dikritik. Namun tetap harus berdasarkan data yang kuat agar bisa efektif kritik tersebut.

“Perlu hati-hati juga karena terkadang kritikan yang dilontarkan terkadang tidak substantif dan miskin data,” katanya.

WD III FE Sahade mengatakan kita tidak bisa menutup mata bahwa gerakan jalanan yang beberapa tahun ini terjadi, merupakan hasil dari propaganda media sosial. Mahasiswa yang berada di kampung tiba-tiba kumpul disatu titik karena mendapatkan informasi dari media sosial.

“Dampaknya itu sosial media itu sangat besar. Tidak perlu lagi ketemu untuk menyampaikan itu, tidak perlu lagi ketemu dalam ruang-ruang terbatas, cukup dengan ketikan tangan saja,”

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Sukardi Weda mengatakan aktivisme media sosial memang sangat memiliki pengaruh besar. Satu kali saja ketikan bisa sampai ke penjuru dunia.

“Memang pengaruhnya sangat besar kita sudah rasa dampaknya,” jelasnya.

Berbeda dengan itu, Presiden BEM FBS Amastasha mengklaim aktivis saat ini tidak hanya melakukan aksi jalanan melulu. Propaganda media sosial juga terus dilakukan untuk mendukung aktivis jalanan.

“Keduanya saling melengkapi, ibarat sayur dan garam,” katanya.

Perbaiki Citra Buruk Aktivis Jalanan

Gerakan jalanan yang hingga kini masih berjalan dianggap menjadi citra buruk mahasiswa ke masyarakat. Tutup jalan yang berakibat kemacetan hanya merugikan sebagian pihak khususnya pengguna jalan. Maka aktivis digital dianggap salah satu solusi terbaik memperbaiki stigma negatif yang saat ini diterima mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Sukardi Weda mengatakan aksi jalanan merupakan hak dalam berdemokrasi namun memang bisa menimbulkan dampak buruk seperti kemacetan dan bahkan bisa melakukan kerusakan.

“Saya tidak masalah aksi di jalanan selama tidak merusak,” katanya.

Sehingga aksi digital memang bisa menjadi pilihan apalagi memiliki jangkauan yang luas. Bisa diketahui oleh orang diberbagai penjuru dunia.

“Kalau di-share di medsos bisa langsung ditahu banyak orang,” jelasnya.

Citra buruk tersebut juga diakui Presiden BEM FEB Gery Febian. Aksi jalanan memang memunculkan pikiran buruk ke masyarakat seperti macet, polusi, hingga mengganggu pengendara namun menurutnya itu konsekuensi gerakan. Kalau pun aksi jalanan tidak dilakukan maka LK tidak lagi memiliki nilai tambah.

“Sekarang perlu kita ketahui di tataran media, ketika ribut, dan bakar ban kan itu cepat meliputnya. Otomatis bagaimana kita’ bikin aksi demonstrasi itu menarik,” katanya.

Namun Ia tetap melakukan propaganda media yang menjadi pendukung dari aksi lapangan. Karena keduanya harus berjalan beriringan, tidak bisa hanya dilakukan disatu tempat saja.

“Jadi kalau saya menganggap, ini sebenarnya, jika kita terus komitmen dan konsisten dalam menyadarkan itu (isu yang diangkat) agar kita bisa menarik simpatinya masyarakat,” katanya.

*Tulisan ini telah terbit di Tabloid Profesi edisi 252