Walhi Sulsel Desak Pemerintah Revisi Perda RZWP3K

0
58
Seorang nelayan mendekat ke kapal Boskalis. (Foto: Int).
Seorang nelayan mendekat ke kapal Boskalis. (Foto: Int).

PROFESI-UNM.COM – Walhi Sulsel mendesak Penerintah untuk mencabut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Hal ini karena banyak masalah yang ditimbulkan akibat aturan tersebut salah satunya kasus tambang pasir di lepas pantai.

Ini diungkapkan Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin. Ia terus mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan RZWP3K karena hanya semakin memperparah penderitaan masyarakat Kodingareng. 

“Kami tidak akan berhenti mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan RZWP3K dan juga mendesak untuk pemerintah bertanggung jawab terhadap dampak kerusakan yang terjadi,” sebutnya dalam Desiminasi Film Panraki Pa’Boya-Boyangang, Senin (8/11).

Sejalan dengan itu Peneliti Senior LIPI Dedi Supriadi A, juga beranggapan memang ada yang salah dalam politik pembangunan pemerintah di SulSel terutama setelah adanya RZWP3K.
Padahal, nelayan itu garda terdepan di bidang ketahanan pangan bangsa dalam hal protein hewani yang seharusnya eksistensinya diakui dan dilindungi.

“Persoalan ini sudah mulai mengemuka sejak penyusunan perda RZWP3K. Artinya, memang ada yang salah dalam hal orientasi dan pendekatan pembangunan,” jelasnya. 

Fungsional PEDAL Ahli Muda DPLH Sulawesi Selatan, Syafruddin Farid mengatakan tuntutan mencabut RZWP-3-K akan disampaikan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Agar nantinya bisa dikaji lebih dalam dan ditindaklanjuti.

“Kami akan melakukan kajian soal tuntutan (cabut RZWP-3K) dari nelayan Kodingareng dan WALHI,” ujarnya.

*Reporter: Murni

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini