Ini Kronologi Pemanggilan Dua Jurnalis UKM UPPM UMI oleh Pihak Polisi

0
134
Fahmi dan Ari dalam Konferensi Pers LBH Makassar, Minggu (7/11) (Foto: Husen-Profesi).
Fahmi dan Ari dalam Konferensi Pers LBH Makassar, Minggu (7/11) (Foto: Husen-Profesi).

PROFESI-UNM.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menggelar konferensi pers terkait pemanggilan dua jurnalis Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa (UPPM) Universitas Muslim Indonesia (UMI) terhadap kepolisian mengenai kasus dugaan penganiyaan dan pengrusakan saat penolakan penggusuran Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Dalam konferensi pers tersebut, Sahrul Fahmi dan Ari Anugrah yang sampai saat ini menjadi saksi dalam kasus tersebut menjelaskan duduk perkara kasus yang menimpa dirinya, Minggu (7/11).

Sahrul Fahmi yang kerap disapa Fahmi menjelaskan kronologi terjadinya pemanggilannya terhadap kepolisian berawal dari dilayangkannya surat pengosongan UKM pada 16 oktober kemarin, kemudian pihak UPPM membalas juga dengan surat permohonan audiens.

“Pemanggilan saya dan Fahmi itu berawal dari surat pengosongan UKM pada 16 Oktober, dan kami pun membalas surat tersebut dengan surat permohonan audiensi, tetapi sebelum adanya surat tersebut tiba-tiba alat berat masuk kedalam kompleks UKM UMI, dari situ awalnya saya dan Fahmi dipanggil oleh kepolisian,” jelasnya.

Lanjut, Ari Anugrah menambahkan bahwa saat ini kriminalisasi kampus yang kami alami itu sampai sekarang masih tahap perkembangan

“Sampai sekarang kriminalisasi kampus yang kami alami itu masih perkembangan sampai saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Nunuk Parwati selaku penanggung jawab UKM UPPM UMI mengatakan bahwa sampai saat ini berupaya untuk melakukan propoganda media untuk memperluas jaringan dengan maksud Ari dan Fahmi tidak bersalah.

“Sampai saat ini kami berusaha melakukan kerja-kerja propoganda media untuk memperluas lagi relasi bahwa sebenarnya Fahmi dan Ari tidak bersalah,” ujarnya.

Terakhir, Nunu sapaan akrabnya menjelaskan bahwa sampai saat ini tetap mendesak pihak birokrasi dan meminta tanggung jawab terhadap kasus ini, tetapi ternyata yang didapat tidak sesuai keinginan pihak UKM.

“Seharusnya masalah ini adalah masalah internal UMI tetapi pihak birokrasi lepas tanggung jawab. Kami ingin menemui Rektor terkait masalah ini tetapi yang datang hanyalah WR III, kemudian WR III hanya mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab kampus,” jelasnya. (*)

*Reporter: Aliefiah Maghfirah Rahman/Editor: Mustika Fitri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini