Aksi Aliansi Mahasiswa UNM Tolak PTN-BH (Foto: Muh. Ainun Najib - Profesi)

Universitas Negeri Makassar (UNM) sedang mempersiapkan diri menuju Perguruan Tinggi Negeri – Badan Hukum (PTN-BH). Rektor UNM Husain Syam sudah siap menambah daftar panjang prestasi yang ditorehkan. Tapi pertanyaan lama kembali hadir, apakah sudah siap menjadi kampus otonom?

PROFESI-UNM.COM – Berbagai keuntungan akan didapatkan UNM jika status PTN-BH berhasil dikantongi. Berdasarkan pasal 65 ayat 3, UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UNM dapat secara bebas membuka dan menutup Program Studi (Prodi), bebas mengangkat dan memberhentikan dosen serta tenaga pendidik, hingga wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi.

Berdasar aturan itu, pendidikan dengan mutu terbaik yang dilengkapi fasilitas terlengkap sudah ada di depan mata. Berbagai keuntungan ini sepertinya makin melecut semangat Rektor UNM, cita-citanya merengkuh status PTN-BH diucapkannya di setiap kesempatan.

“Kita lagi persiapkan percepatan UNM menjadi PTN-BH, meskipun baru tahun lalu jadi BLU, tapi kita tak boleh menunggu waktu, kalau bisa 2021 sudah jadi PTN-BH,” ucapnya.

Ia pun mengatakan persyaratan untuk UNM menjadi PTN-BH sudah memenuhi empat syarat, saat ini sedang menunggu 60% prodi untuk mencapai akreditasi unggul.

Adapun persyaratan ini terhimpun pada Permendikbud No. 88 Tahun 2014 mengenai aturan perubahan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Persyaratan ini antara lain; (a) menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, (b) mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, (c) memenuhi standar minimum kelayakan finansial, (d) menjalankan tanggung jawab sosial, dan (e) berperan dalam pembangunan perekonomian.

“Persyaratan untuk jadi PTN-BH kita sudah kantongi empat syarat, sisa satu syarat yaitu 60 persen prodi berakreditasi unggul A. Nah kita sudah hampir mencapai itu tingal sedikit lagi, makanya kami optimis 2021 dapat menjadi PTN-BH,” tambah dosen besar FT ini.

Tapi sepertinya UNM masih jauh panggang dari api, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bagaimana tidak, secara finansial saja berdasarkan data dari PPID UNM pendapatan yang diperoleh UNM dari tahun 2018-2020. UNM memiliki pendapatan PNBP di tahun 2020  sebesar 105 Milyar rupiah yang diperoleh dari pendapatan sektor pendidikan dan sebesar 2 Milyar rupiah didapat pendapatan non-pendidikan.

Bukan sekedar angka, fakta di atas harusnya menjadi goncangan pembangun UNM dari khayalan mengantongi PTN-BH. Masih mendominasinya pendapatan sektor pendidikan menjadi masalah tersendiri, mengingat PTN-BH yang harusnya sudah mandiri secara finansial. Sehingga tak harus menjadikan pendapatan sektor pendidikan sebagai sumber pemasukan utama.

Rasa ragu turut dilontarkan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II), Karta Jayadi mengaku hingga saat ini belum ada usaha lanjut yang dilakukan untuk proses menuju PTN-BH. Belum ada pula proses pengajuan ke pihak pusat.

“Carilah informasi tentang itu siapa tau ada yang memang mengerjakan semua itu. Dari saya ga pernah ada dokumen yang pernah diajukan dan dalam proses memperbaiki,” akunya.

Dirinya juga turut membenarkan jika masih banyak syarat PTN-BH yang harus disiapkan oleh UNM.  ”Banyak syarat yang harus dipenuhi, Tidak mudah untuk masuk PTN-BH,” katanya.

Tak sekadar keuntungan saja, ketidakmampuan UNM menjalankan status PTN-BH secara maksimal memunculkan berbagai ketakutan dari pihak mahasiswa. Salah satunya dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Awaluddin yang takut berbagai pencapain UNM ini hanya akan berakhir diborang semata, tidak menjadi implementasi nyata yang dirasakan sivitas.

“Masih banyak yang harus kita benahi seperti sarpras (Sarana dan prasarana) dan transparansi keuangan. BLU saja belum bisa diterapkan dengan baik bagaimana dengan PTN-BH,” katanya.

Ketakutan akan UNM yang akan berakhir melakukan komersialisasi pendidikan pula turut dilontarkan oleh sivitas akademika UNM. Puncaknya pada Aksi Tolak PTN-BH.

Ilham selaku Kordinator Lapangan Aksi kala itu, menjelaskan dalam orasinya jika UNM terlalu tergesa-gesa mengejar status PTN-BH. Ketidakmampuan UNM untuk mandiri secara finansial dapat berakhir pada biaya kuliah yang akan semakin mencekik mahasiswa. 

“Ditakutkan kedepannya ada masalah baru yang dihadapi seperti ketidak mampuan lembaga untuk menutupi anggaran kebutuhannya dan jalan satu-satunya adalah penaikan biaya pendidikan dalam bentuk UKTnya teman-teman,”jelasnya.

Presiden BEM Fakultas Ilmu Pendidikan ini juga menyinggung tata cara pengelolaan keuangan UNM. Persoalan transparansi kembali dimunculkan, yang semakin memperkeruh masa depan UNM mengantongi status PTN-BH tersebut.

“Untuk menuju ke PTN-BH, UNM belum layak menyandang status itu karena masih banyak yang perlu diperbaiki di UNM itu sendiri seperti transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya wajib untuk diberikan kepada masyarakat sebagai lembaga publik namun sampai sekarang itu tidak pernah direalisasikan,” tambahnya.

Lantas, apakah bila tumpuan utama UNM dan minim badan usaha, masih kah mampu membuatnya bertahan sebagai kampus otonom? Melihat kesiapan dan pencapaian saat ini, layak kah jadi PTN-BH? Lalu, bagaimana nasib UKT setelah menjadi PTN-BH? Semuanya kembali pada UNM. (*)

Sumber: PDDikti dan Riset BEM FE UNM

Masih Jauh dari Kata Layak

Kesiapan Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tengah berjalan. Rektor UNM, Husain Syam menunjukkan kesiapannya, namun UNM masih minim untuk bisa mencukupi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi PTN-BH.

Husain mengklaim ingin berpindah status dengan modal UNM yang mengalami perubahan besar dalam kurun waktu lima tahun. Diantaranya, meliputi akreditasi         A, banyaknya program studi baru, hingga pola keuangan yang telah beralih dari satuan kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Meski begitu, UNM belum bisa berbangga diri. Karena menjadi PTN-BH tidak semudah membalikkan telapak tangan, UNM harus kembali menengok kebelakang tentang masalah yang belum diselesaikan saat masih satuan kerja atupun BLU. Mulai dari masalah akademik, fasilitas, dan keungan yang belum memadai jadi cerminan untuk melangkah ke depan.

UNM pun harus memahami dengan jelas kelima poin syarat wajib universitas menjadi PTN-BH seperti tercantum dalam Permendikbud 88 tahun 2014. Khususnya pada bab dua tentang persyaratan pasal 2.

Pada poin dua, dijelaskan bahwa syarat PTN-BH harus bermutu. Pada poin a, prodi terakreditasi unggul hharus mencapai 80%, namun berdasarkan hasil riset BEM FE UNM saat ini hanya sebesar 51,52% yang berakreditasi ungul, masih sangat jauh dari target untuk menjadi PTN-BH. HKI pun menjadi syarat, hingga saat ini berjumlah 480 HKI torehan ini terhitung sangat sedikit dibanding kampus PTN-BH.

Pun dengan prestasi akademik mahasiswa, UNM masih saja berkutik pada tataran regional dan nasional padahal syaratnya adalah prestasi perlu sampai ke tingkat internasional. Prestasi ini masih perlu dikembangkan agar bisa sampai ke taraf internasional. Namun dalam hal keterlibatan dengan kegiatan pemerintah UNM masih bisa bernafas lega. Hal itu karena UNM sempat menjadi universitas di luar jawa yang memiliki predikat lolos CPNS terbanyak.

Pada poin ketiga mengenai prinsip tata kelola, UNM masih terkesan menutup diri terhadap mahasiswa. Pada poin b mengenai transparansi misalnya, mengenai transparansi UNM masih sangat tertutup ke pada mahasiswa.

Sedangkan untuk menjadi PTN-BH sebuah universitas harus memiliki transparansi ke pihak mana saja. Status UNM sebagai BLU harusnya lebih terbuka ke mahasiswa karena penyumbang dana terbanyak.

“Kita tidak bisa asal bertransparansi kesebambarangan orang, kalian itu tidak punya hak jadi kalau mau ditempati bertransparansi, sama saja ketika suami bertransparansi kepada yang bukan istrinya kan nda bisa beitu,” begitu klaim Husain.

Namun Presiden BEM FIS-H Fahmi mengatakan, mengenai transparansi anggaran pimpinan UNM harus bisa melakukan transparansi anggaran agar tidak ada yang ditutupi oleh UNM ke mahasiswa dan sesuai regulasi bahwa publik perlu tahu anggaran UNM.

“UNM masalah transparansi memang sulit, padahal yang kita minta itu untuk kita bisa tau dikemanakan sebenarnya dana kita itu. karena seperti kita lancar membayar tapi di universitas khususnya FIS-H masih kekurangan sarana dan prasarana, pungli,” ujar Fahmi saat aksi menolak PTN-BH.

Mengenai nirlaba pengelolaan UNM, UNM masih banyak memperlakukan sistem bayar. Mulai dari administrasi pendidikan, sarana dan prasarana seperti lab, sewa gedung untuk kegiatan mahasiswa. Kegiatan kemahasiswaan seperti praktikum, wisuda, dan ramah-tamah. Hal ini seharusnya bisa ditekan, UNM mestinya tak banyak berharap ke uang mahasiswa namun bisa memanfaatkan asetnya untuk di luar UNM. (*)

PTN-BH Dinilai Jadi Lahan Cuan

Hadirnya PTN-BH sebetulnya adalah momok menakutkan di dunia pendidikan, karena walau iming-iming universitas bisa mengatur keuangannya secara mandiri. Namun pada realitanya sebenarnya ini menjadi jalan mengerikan bagi mahasiswa  karena kampus akan mandiri dalam pengelolaan keuangan, subsidi pemerintah pun berkurang sehingga peluang biaya kuliah dinaikkan semakin besar.

Konsep PTN-BH sebenarnya sudah lama dikeluarkan, dulunya bernama Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara (PTN-BHMN) namun berubah menjadi PTN-BH karena aturan yang diperbarui. Konsep yang diberlakukan yaitu perguruan tinggi negeri yang telah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai sektor termasuk keuangan.

Hal ini dijelaskan oleh Pengamat pendidikan, Darmaningtyas. Ia mengungkapkan PTN-BH membuat arah PTN semakin komersialisasi. Pengurangan bantuan dana dari pemerintah membuat PTN harus mandiri mencari sumber keuangan sehingga PTN-BH yang notabene kampus ternama banyak peminat, seringkali menggunakan jalur masuk sebagai sumber penghasilan. Biaya masuk pada jalur mandiri ditetapkan harga tinggi sehingga banyaknya peminat menambah pemasukan kampus.

“Banyak kampus PTN-BH yang menerapkan uang sumbangan/pangkal tinggi ke mahasiswanya lewat jalur mandiri,” jelasnya.

Kampus PTN-BH seakan tak ada bedanya dengan barang dagangan yang sangat laris. Ia mencontohkan empat kampus yang kini menyandang status PTN-BH yaitu UI, UGM, ITB, dan IPB. Akibat status keempatnya sebagai PTN-BH dan juga nama besarnya, mereka diburu orang-orang yang memiliki duit untuk masuk walaupun harus membayar dengan harga tinggi. Masuk ke sana tak lagi hanya berdasarkan kemampuan intelektual tapi juga berdasarkan kemampuan keuangan.

“Banyak orang berduit yang rela membayar Rp.500 juta hingga satu miliar rupiah untuk bisa masuk ke FK UI atau UGM atau ke ITB,” katanya.

Ia juga menilai kebijakan ini semakin tak terbendung akibat aturan yang turut mendukung PTN-BH semakin tegak berdiri. Walau awalnya ada poin krusial yang dicantumkan yaitu mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada jalur seleksi bersama menjadi 60% yang berarti kuota jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri oleh masing-masing kampus semakin kecil.

Serta pemerintah mengendalikan besaran pungutan bagi mahasiswa baru dan memberikan beasiswa bidik misi bagi anak-anak pintar tapi miskin agar mereka tetap dapat kuliah. Tapi poin itu hanya kedok agar tidak ada lagi keriuhan di masyarakat. “Keduanya itu dapat meredakan keriuhan di masyarakat mengenai keluhan terhadap mahalnya biaya kuliah di PTN-BH,” jelasnya. (*)

*Tulisan ini telah terbit di Tabloid Profesi edisi 250