Aksi LK UNM 2019. Foto: Dok-Profesi

Pimpinan fakultas memotong anggaran kemahasiswaan di beberapa fakultas di Universitas Negeri Makassar (UNM). Anggaran kemahasiswaan ini mulai dipangkas sejak wabah Coronavirus Disease (Covid-19) menyerang Makassar, awal 2020 lalu, pendapatan UNM yang ikut menurun kala Covid-19 menyerang diduga menjadi alasan pemotongan anggaran kemahasiswa.

PROFESI-UNM.COM – Para LK fakultas mengeluhkan hal tersebut, hal itu menurut mereka mengurangi produktivitas lembaga. HMPS Access menjadi salah satu LK fakultas yang menyuarakan keluhannya. Hal ini disampaikan Ketua Umum, Anas Bakir, menurut Anas dana LK yang awalnya 20 juta dipangkas menjadi 10 juta di 2020 dan kembali turun jadi 5 juta di 2021.

“Para LK tidak terima dengan itu (nominal dana LK) padahal sebenarnya dana sudah bisa cair cepat sebelumnya, tapi LK sendiri tidak mau (nominal dana LK),” katanya.

Bahkan menurut mahasiswa angkatan 2019 ini pada periode sebelumnya dana LK sama sekali tidak pernah cair hingga hari ini. Sehingga himpunannya tidak menggunakan dana LK sama sekali dan beralih ke dana kreatif lain.

“Periode 2021 ini ada tawaran dari birokrasi akan dinaikkan tapi sedikit naiknya. Tapi entah kenapa tidak cair juga. Mungkin LK lain sudah ada yang cair, tapi kami sendiri belum ada sama sekali.” kata Anas, Kamis (30/9).

Serupa dengan itu, LK FEB menjerit akibat dana yang dipangkas. Menurut Wakil Presiden BEM FEB, Agung merasa aneh dengan pemangkasan ini, mengingat UKT yang dibayarkan normal serta penganggaran ke dana LK tidak berkurang dari kesepakatan awal yakni 5%. Pihak birokrat yang enggan memperlihatkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) semakin membuat Agung bingung.

“Apalagi sekarang kita lihat di ekonomi ada penambahan 2 prodi, otomatis ada penambahan mahasiswa dan penambahan BKT itu sendiri itu landasan dari LK FEB,” akunya.

Ia mengaku pemotongan dana LK berdampak pada proker padahal pihak LK sangat mengharapkan dana ini, namun akhirnya proker tetap berjalan meski tertatih karena persoalan dana. Dialog yang sempat dilakukan kemarin pimpinan beralasan dana LK turun karena dialihkan ke anggaran Covid-19.

“Secara merata sumber dana masing-masing LK mungkin dengan cara galang dana atau ada usaha lembaganya,” ungkapnya.

Kompak dengan FEB, UKT yang tak dibayar penuh menjadi alasan utama dana LK FBS turut dipotong. Presiden BEM FBS, Amastasha mengaku pernah diperlihatkan RKA-KL dari dana LK tersebut. Dirinya pula diberitahukan jika adanya refocusing dan banyaknya mahasiswa yang melakukan peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemotongan UKT, dan bebas UKT sesuai SK Rektor sehingga dana LK mengalami penurunan.

”Kemarin mau naik atau turun PNBP tetap sama ji dana LK tapi tahun ini mungkin turun sekali PNBP jadi na sesuaikan,” katanya.

Menurut Amas, tidak terlalu berdampak ke Program Kerja (proker) namun Ia tidak bisa terlalu mengharapkan dana LK sehingga lebih memilih menggunakan dana kreatif. Apalagi menurutnya dana LK lambat dalam hal pencairan. 

“Dana lain dari dana kreatif seperti penggalangan dana dan bazar,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WD III) FBS, Azis menjelaskan ihwal pemotongan ini berkenaan fakultas yang terletak di Kampus Parangtambung ini karena harus menyesuaikan dengan PNBP. “Yang jelas 5% dari dana PNBP, kalau tinggi dana PNBP bertambah juga itu, kalau kurang dana PNBP berkurang juga itu,” katanya.

Ia mengatakan anggapan pihak LK yang mengatakan dana LK dipotong ataupun diturunkan adalah hal keliru. Karena anggarannya memang harus menyesuaikan dana PNBP serta Ia mengaku semua dana LK telah diberikan secara transparan.

“Keliru itu dikatakan kalau dana LK itu dipotong atau diturunkan memang begitu anggarannya 5% dari dana PNBP itu yang saya mau luruskan,” jelasnya.

Menanggapi kisruh pemotongan dana LK, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Karta Jayadi mengatakan kebijakan tersebut dikembalikan ke setiap fakultas. Hal itu dikarenakan setiap fakultas memiliki tanggungjawab mengurusi keuangannya sendiri.“Itu kembali lagi ke setiap fakultas karena dia yang punya kebijakan,” jelasnya.

Birokrasi UNM memotong dana kegiatan yang termaktub dalam anggaran lembaga kemasiswaan. Dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan soft skill mereka selama di kampus.

Bagaimana dana untuk dosen, apakah dipotong juga? Kalau tidak dipotong, adilkah UNM? (*)

Penyerahan jabatan kepada Amastasha ketua baru BEM FBS UNM periode 2020-2021, Minggu (11/10) - Foto.Ist

“Kemarin mau naik atau turun PNBP tetap sama ji dana LK tapi tahun ini mungkin turun sekali PNBP jadi na sesuaikan”

Amastasha
Presiden BEM FBS UNM
Periode 2020-2021

“Itu (pemotongan dana kemahasiswaan) kembali lagi ke setiap fakultas karena dia yang punya kebijakan”

Karta Jayadi
Wakil Rektor Bidang Adminisitrasi Umum dan Keuangan

Kelabakan Urus Proker

Program kerja LK pun jadi berantakan diakibatkan pemangkasan dana dari pihak birokrat. Penurunan dana LK diberbagai fakultas membuat beberapa program kerja terhambat dikarenakan mereka harus fokus mencari dana untuk menjalankan program kerja tersebut.

Wakil Presiden BEM FEB, Muh. Agung mengaku kesulitan menjalankan beberapa program kerja karena terkendala dana. Namun, proker tersebut diusahakan tetap terlaksana walaupun sulit.

“Sulit teman-teman menjalankan progran kerja karna terkendala di dana,” katanya.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum HMPS Access, Anas Bakir mengungkapkan ada beberapa program tidak dapat terlaksana karena dana LK pada periode sebelumnya sama sekali tidak pernah cair hingga hari ini. Ia mengaku harus lebih bekerja keras dalam mencari dana.

“Ada beberapa proker tidak terlaksana, padahal sebenarnya galang dana itu tdk bisa dijadikan sumber dana utama,”. ungkapnya.

Ketua Umum Himatep, Erwin mengatakan bahwa dengan adanya penurunan dana membuat LK dengan berat hati harus melibatkan peserta kegiatan dalam hal pendanaan (peserta berbayar).

Diluar itu ada kebijakan lain dari birokrat yang mengakibatkan program tersebut terkendala dan sampai hari ini belum ada kejelasan.

“Program kerja kami yang terkendala adalah Tekpend Basic Leadership salah satu penyebabnya adalah dana LK yang terpotong,” katanya. (*)

Data penurunan dana LK fakultas di UNM

Pengurus Pilih Jualan Makanan Ringan

Pemangkasan dana lembaga kemahasiswaan yang terjadi hampir di setiap Fakultas UNM membuat beberapa lembaga kemahasiswaan lebih memilih untuk mengandalkan dana kreatif.

Dana kreatif berupa bazar, berjualan makanan ringan, hingga mengandalkan lembaga kewirausahaan yang dibuat tiap lembaga kemahasiswaan.

Hal ini turut dialami HMPS Access HMJ Bahasa Inggris, menurut Ketua Umum HMPS Access Anas Bakir lembaga yang diketuainya kerap melakukan penggalangan dana demi berjalannya program kerja. Bahkan, pada periode lalu penggalangan dana adalah satu-satunya sumber dana yang dimiliki.

“Lebih rajin galang dana, karena itu sumber dananya. Bahkan kemarin semua dana berasal dari situ,” katanya.

Ketidaksanggupan dana LK menjadi penopang utama setiap kegiatan yang dilakukan LK, semakin terasa kala bidang kewirausahaan dibentuk dalam badan kepengurusan LK. Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan (Himatep) salah satunya.

“Kegiatan ekonomi kreatif jadi sumber pendanaan selain dana LK,” kata Ketua Himatep, Erwin.

Wakil Presiden BEM FEB, Muhammad Agung menyebut pemotongan memang sangat berdampak terhadap kinerja lembaga, bahkan LK selalu mencari sumber dana lain untuk mendukung kegiatannya.

“Secara merata sumber dana masing-masing LK mungkin diambil juga dari galang dana atau usaha lembaga lainnya,” sebutnya.

Sementara itu Presiden BEM FBS, Amastasha mengaku tak lagi mengharapkan dana LK, selain karena mengalami penurunan, dana LK tersebut juga biasanya lama dalam proses pencairannya. Sehingga anggaran kegiatan lebih difokuskan untuk menggunakan dana hasil keringat para panitia dan pengurus lembaga.

“Dana lain dari dana kreatif layak seperti penggalangan dana (berjualan) atau bazar,” kata Amastasha.

Wakil Dekan III FBS, Azis mengakui pendanaan yang diberikan tidak cukup untuk mendukung program kerja LK. Namun, menurutnya sebagai mahasiswa harus kreatif mencari dana seperti mengadakan bazar, galang dana, dan sebagainya.

“Memang tidak cukup, contoh kecil misalnya dia menggunakan transportasi seharga 2 juta tetapi dananya hanya 5 juta, itu baru satu kegiatan,” jelasnya.

Menurut Azis, penggalangan dana bisa dilakukan yang pasti tidak ada unsur paksaan dan selalu dikoordinasikan ke pimpinan serta atas izin orang tua. Selama ini, ia selalu mengingatkan jika orang tua mahasiswa tidak mengizinkan anaknya, maka jangan diikutkan kegiatan.

“Misalnya ada orangtuanya yang protes atau kaprodinya tidak setuju untuk dimintai dana maka jangan,” ujarnya. (*)

Pimpinan Klaim Sudah Sesuai Regulasi

Pimpinan fakultas dan universitas mengklaim penurunan yang dialami oleh LK sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun penyebab utama penurunan adalah berkurangnya penghasilan akibat pandemi dan pemotongan UKT kepada mahasiswa. Menurut pimpinan, seharusnya hal tersebut tidak perlu diprotes namun harus dimaklumi akibat kondisi yang membuat hal tersebut harus dilakukan.

Meski biaya kuliah mahasiswa tak berkurang banyak dengan hadirnya berbagai prodi baru, seharusnya hal ini bukan menjadi masalah utama. Pasalnya birokrat mengklaim hal ini sudah sesuai aturan. Kenyataannya, berkurangnya dana LK membuat beberapa program kerja (Proker) aktivis kampus tersendat. Kemana dana LK yang seharusnya menjadi hak mahasiswa?

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WD III) FEB UNM Sahade mengatakan penurunan sudah sesuai karena PNBP menurun sehingga pendapatan UNM juga turun. Namun begitu nilai 5% dari PNBP tidak diubah karena itu merupakan aturan yang dipakai.

“Ada subsidi ke UKT mahasiswa sehingga dana PNBP turun jadi kalau diambil 5% PNBP untuk dana LK pasti akan kuranng, beda dengan pas PNBP tidak turun,” jelasnya.

Begitupun, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WD III) FBS, Azis mengatakan semua anggaran LK sudah memiliki anggaran masing-masing.

“Itu semua sudah dihitungkan, sepengetahuan saya itu dari pengawasan dana LK itu HMJ hanya disubsidi dari HMPS, BEM, MAPERWA,” kata dosen PBSI.

Aziz pun mengklaim bahwa penurunan dana yang dilakukan sudah sesuai tupoksi yang ada, karena dana LK merupakan 5% anggaran dari PNBP.

“Kalau ada pengurus LK mengatakan dipotong atau diturunkan bukan begitu karena memang begitu anggarannya. Keliru itu dikatakan kalau dana LK itu dipotong atau diturunkan memang begitu anggarannya 5% dari dana PNBP itu yang saya mau luruskan,” bantahnya.

Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keungan (WR 2), Karta Jayadi mengatakan aturan mengenai dana LK dikembalikan ketetapannya pada masing-masing fakultas.

“Itu kembali lagi ke setiap fakultas karena dia yang punya kebijakan,” (*)

*Tulisan ini telah terbit di Tabloid Profesi edisi 250