Dialog Akademik diadakan oleh LK FIS-H UNM, (Foto-Ist.)

PROFESI-UNM.COM – Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (FIS-H UNM) telah mengadakan Dialog Akademik.

Agenda tersebut berlangsung di Gedung Flamboyan BE 105 pada Senin (18/10) lalu yang turut dihadiri oleh pihak pimpinan fakultas, yakni Dekan dan Bendahara FIS-H beserta seluruh tataran perwakilan LK.

Adapun beberapa topik bahasan dalam dialog kali ini, antara lain:

  1. Gratifikasi dan Pungli dalam ruang lingkup FIS-H UNM;
  2. Revisi Anggaran RKA-KL;
  3. SOP pencairan dana Lembaga Kemahasiswaan;
  4. Dana PKKMB 2021;
  5. Kejelasan SK pergantian nama Fakultas Ilmu Sosial;
  6. Subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kemendikbud Ristek.

Dari hasil keputusan dialog yang telah dilakukan melahirkan beberapa kesepakatan sebagai bentuk tindakan preventif dari isu yang beredar saat ini.

Terkait oknum yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) dan grafitifikasi embuat Surat akan tentunya akan diusut dan ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat edaran terkait larangan praktik tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan pungli adalah pungutan yang tidak memiliki landasan hukum seperti, pembayaran uang buku, kewajiban membayar sumbangan dsb.

Di samping itu, pihak pimpinan pun akan melakukan kerja sama dengan seluruh LK FIS-H untuk memberikan edukasi dan penegasan kepada dosen serta mahasiswa/i guna mencegah pungli dan gratifikasi.

Lain halnya dengan pungli, gratifikasi adalah pemberian uang maupun berupa barang, seperti bingkisa dan makanan yang dilakukan oleh mahasiswa/i kepada pihak dosen.

Di sisi lain jurnal diwajibkan untuk terbit, namun tidak ada aturan yang mengikat bahwa jurnal harus diterbitkan di bagian Program Studi (Prodi) yang bersangkutan.

Selain itu, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pencairan dana atau anggaran akan diberikan oleh bendahara fakultas kepada pihak LK.

Kemudian rincian dana Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) juga akan diberikan oleh bendahara fakultas kepada pihak LK, dengan catatan LK juga akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas penggunaan anggaran.

Untuk bantuan subsidi UKT dari Kemendikbud Ristek, yang menjadi kekeliruan adalah tidak adanya bentuk sosialisasi terkait prosedural untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Bersamaan dengan itu, sudah ada nama-nama yang kemudian memenuhi persyaratan yang sebelumnya diambil dari data dan berkas mahasiswa yang melakukan peninjauan UKT sebelumnya.

Terkait kejelasannya, hal ini kemudian akan ditindak lanjuti oleh Wakil Dekan (WD II) selaku yang berwenang di wilayah tersebut. (*)

*Reporter: Nur Azisa