Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik saat sambutan di Kuliah Umum Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Menara Pinisi UNM, Senin (16/10). (Foto: Ist.)

PROFESI-UNM.COM – Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Akmal Malik mengatakan perlunya memperbaiki dan memangkas regulasi-regulasi di Indonesia. Sebab, menurutnya saat ini Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi.

“Dalam konteks kenegaraan terdapat 34 kementrian masing-masing memproduksi regulasi sesuka-sukanya,” kata Akmal Malik dalam sambutannya di kuliah umum Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Menara Pinisi UNM, Sabtu (16/10).

Ia mengatakan menurut Presiden Joko Widodo karena regulasi itu yang akhirnya melilit leher kita sendiri. Akibatnya, Indonesia kerap terjerat dalam aturan yang dibuat sendiri.

“Ada Undang-undang (UU), PP, Permen, Perda, yang ketika terjun ke daerah akan ditindaklanjuti oleh Pemda, bayangkan 542 daerah di Indonesia menerjemahkan UU, PP tersebut kedalam regulasi, betapa banyaknya regulasi di republik ini sekarang,” ucapnya.

Hal itu, Ia mengatakan keruwetan dan kompleksitas regulasi itu menghambat banyak hal salah-satunya pembangunan di berbagai bidang. Belum lagi birokrat tingkat lokal yang belum mampu berinovasi dalam membuat terobosan.

“Cenderung melihat kebelakang, melihat ke regulasi yang lama, tidak pernah melihat pada apa yang akan dicapai,” ujarnya.

Ia pun menyebut terdapat tiga ciri-ciri daerah yang mengalami kegemukan regulasi, selalu melihat kebelakang, tidak mau berinovasi dan lamban. Kata Dia, disinilah peran perguruan tinggi sebagai alat kelengkapan sebagai pakar dan tim ahli.

“Tiap tahun buat UU, PP, Perda tanpa evaluasi apakah regulasi yang dibuat layak pakai,” ucapnya. (*)

*Reporter: Agatoni Buttang