Jurnal Ketatanegaraan, (Foto: Elfira).

PROFESI-UNM.COM – Penjelasan UUD 1945 memuat penegasan bahwa dalan, Pembukaan UUD 1945 termaksud 4 (empat) Pokok Pikiran yang satu sama lain berkaitan secara holistik dan menegaskan 5 (lima) prinsip Pancasila. Dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian Persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.

Namun kiranya perlu dipahami pula bahwa dengan telah disepakatinya Pancasila sebagai Philosofische Grondslag dan dasar negara maka persatuan yang dimaksud adalah yang merupakan wujud paham kekeluargaan. Oleh karena itu tidak dimaksudkan sekedar demi persatuan itu sendiri, melainkan demi kesejahteraan bersama segenap anggota keluarga yang tercermin dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka suasana kebatinan yang mendasari terbentuknya prinsip tersebut di atas (Geistlichen Hintergrund).

Pokok Pikiran I menjelaskan bahwa untuk merdeka terlebih dahulu harus ada persatuan. Persatuan adalah conditio sine qguanon. Tanpa persatuan, kemerdekaan tidak akan pernah ada. Pentingnya persatuan dimaksud antara lain juga ditegaskan oleh Soesanto Tirtoprodjo, anggota BPUPK, melalui pidatonya pada 29 Mei 1945 dalam Rapat Besar BPUPK yang pertama.

Pada kesempatan itu antara lain dikatakan:
“Riwayat sejarah negara kita telah memberi pelajaran bahwa jatuhnya bangsa kita ke dalam lumpur penjajahan ialah adanya perceraian di antara bangsa kita sendiri. Dari itu hasrat persatuanlah harus menjadi dasar fundament pula dari negara Indonesia. Dasar ini dalam hakekatnya terutama mengenai musuh dari dalam, musuh di dalam hati, seperti yang dimaksudkan oleh Tuan Ketua, yaitu “egoisme” perseorangan. Masing-masing putera Indonesia harus dapat mengatasi tabiat egoisme itu, harus dapat menolak segala sesuatu yang berarti keuntungan bagi dirinya atau golongannya, tetapi berarti merugikan atau melemahkan bangsa atau negaranya”

Pokok Pikiran menegaskan bahwa persatuan yang dituju dan keadilan sosial yang hendak dicapai harus melalui cara yang demokratis dalam arti musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan pada dasarnya berlaku dalam kehidupan keluarga. Pluralitas bangsa Indonesia, baik dari aspek suku, agama yang dianut, asal keturunan maupun tingkat sosial harus disadari dapat menjadi sumber konflik. Konflik sebagai potensi harus diatasi dan bukan untuk ditutuptutupi. Dan cara mengatasinya adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang disemangati paham kekeluargaan Indonesia.

Pluralitas pada sisinya yang lain juga merupakan kekayaan bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai perkembangan peradaban dan tuntutan kemajuan zaman. Oleh karena itu diperlukan dialog nasional yang berkesinambungan guna mengoptimalkan potensi sebagai kekayaan bangsa dan sekaligus meminimalisir potensi konflik yang menjadi bagian dalam setiap unsur pluralitas.

Selanjutnya dalam Pokok Pikiran IV yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok Pikiran tersebut menegaskan makna cita negara kekeluargaan Indonesia sebagai bangsa yang religius dan berkeadaban. Dengan demikian kepercayaan atau iman pada Tuhan Yang Maha Esa adalah iman yang berakal budi Fides et Ratio. Malapetaka kemanusiaan terbesar terjadi karena iman tidak menyatu dengan akal budi.

Ketika iman dilepaskan dari akal budi maka manusia dapat terjebak pada keyakinan subjektif seraya menolak atau bahkan meniadakan keyakinan yang berbeda dengan dirinya.Dalam praktek kehidupan sehari-hari dewasa ini bahkan banyak orang yang mengaku beriman tetapi tidak bertakwa. Artinya, orang sangat rajin mengamalkan ritual agamanya, namun tidak melaksanakan perintahNya maupun menjauhi larangannya.

Dalam Penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa Undang. Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekertj kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dengan kata lain, Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea, secara keseluruhan diilhami empat Pokok Pikiran yang tersusun atas dasar pikiran sosiologis-politis. Bahwa cita-cita untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka hanya mungkin apabila pertama-tama seluruh rakyat bersatu, bersatu dalam kehendak dan bersatu dalam perjuangan (Pokok Pikiran I). Persatuan adalah langkah awal. Lantas untuk apa bersatu dan mendirikan negara? Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pokok Pikiran II).

Cara apa yang perlu ditempuh agar keadilan sosial dapat diwujudkan tanpa merusak persatuan? Pilihannya adalah dengan memenuhi kehendak rakyat (demokrasi) melalui permusyawaratan/perwakilan yang tidak mengutamakan mayoritas ataupun minoritas semata (menolak praktik dominasi mayoritas maupun tirani minoritas). Jadi demokrasi seturut cita negara kekeluargaan terutama merupakan cara berdialog atau berkomunikasi dengan mengutamakan win-win solution atau kemaslahatan bersama (Pokok Pikiran II). Dan, last but not least, semuanya itu didasarkan pada rasa syukur dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting mengingat keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa umumnya mewujud dalam kelembagaan agama tertentu yang menurut sejarahnya bersifat dogmatis dan ekspansionis, sehingga potensial menjadi sumber konflik (Pokok Pikiran IV).

Tulisan ini dikutip dari buku berjudul “Jurnal Ketatanegaraan” diterbitkan oleh Pustaka Belajar, penulis Jakob Tobing halaman 32-34. (*)

*Reporter: Elfira