Pelantikan Jufri menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Foto-Ist

PROFESI-UNM.COM – Badan Kepegawaiam Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan menilai penarikan Jufri dari jabatannya sebagai kepala dinas kebudayaan dan kepariwisataan bisa saja ditolak bila pemprov masih memerlukan tenaga jufri. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaiam Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan Imran Jauzi.

Dilansir dari Sulselsatu.com Imran Jauzi mengatakan bisa dan tidaknya penarikan Jufri kembali ke UNM akan ditentukan oleh Plt Gubernur selaku pejabat bina kepegawaian. Peluang ditolak dan diterima masih terbuka selama belum ada keputusan.

“Pemprov boleh menerima (permintaan) dalam hal ini mengembalikan karena namanya usulan. Namun boleh juga mengatakan tidak, karena masih membutuhkan yang bersangkutan di jabatan yang itu,” katanya.

Hal ini menurutnya sah-sah saja dilakukan mengingat Jufri sebelumnya mengikuti lelang sesuai dengan mekanisme yang ada. Serta secara sadar ikut lelang untuk mengisi jabatan di Pemerintah Provinsi.

“Ketika dia ikut lelang jabatan sama dengan permohonan pindah mutasi,” ungkapnya.

Selain itu, Imran Jauzi mengaku masuknya mantan dekan fakultas psikologi itu sebagai pejabat di Pemprov Sulsel bukan melalui jalur undangan atau permintaan dari Pemprov Sulsel, melainkan yang bersangkutan mengikuti lelang terbuka. Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, pasal 12 dijelaskan, kata dia, bahwa proses seleksi bagi yang ikut seleksi terbuka dalam hal ini lelang jabatan di instansi pemerintah itu wajib untuk proses mutasi.

“Artinya, yang bersangkutan itu secara sadar dan disetujui oleh pimpinannya dalam hal ini pak rektor UNM untuk proses mutasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” tambahnya.

Sebelumnya Rektor UNM Husain Syam melanyangkan surat penarikan kembali Muhammad Jufri oleh UNM kepada Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. (*)

*Reporter: Muh. Ilham Raihan