Ilustrasi Perencanaan Pendidikan (foto-Int).

PROFESI-UNM.COM – Dalam rangka mencapai tujuan nasional pendidikan, mutlak perlu disusun perencanaan pendidikan nasional. Perlu diingat bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional pendidikan, peran lembaga pendidikan sekolah adalah sentral. Jadi, tujuan pendidikan sekolah adalah bentuk konkret dari tujuan nasional pendidikan.

Oleh sebab itu, perencanaan pendidikan disusun untuk selanjutnya dijabarkan secara utuh di dalam perencanaan nasional pendidikan sekolah. Siapa yang harus bertanggung-jawab atas perencanaan pendidikan nasional itu? Pada hakikatnya semua pihak mendukung kewajiban, karena pendidikan adalah hak nasional setiap komponen bangsa.

Tetapi karena secara kodrat mereka semua hidup dalam keterikatan sosial, maka perencanaan pendidikan mutlak menjadi tanggungjawab sosial. Karena sosialitas moderen berbentuk negara, maka pada akhirnya negaralah yang layak bertanggungjawab.

Negara adalah aktualisasi kekuatan dan kekuasaan seluruh rakyat. Dalam rangka axtualisasi kekuasaannya itu, negara berada dalam bentuk tiga lembaga tinggi yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Terkait perencanaan pendidikan, lembaga legislatif bertanggungjawab atas konsep dasar perencanaan pendidikan; dan lembaga judikatif bertanggungjawab atas penyiapan segala jenis dan bentuk peraturan perundangan sebagai dasar hukum pelaksanaannya; kemudian lembaga eksekutif bertanggungjawab atas bentuk susunan perencanaan pendidikan nasional, berikut efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Jadi berbasis administrasi pendidikan, mekanisme proses penyusunan perencanaan pendidikan nasional berada di atas tangan ketiga kuasaan lembaga tinggi negara itu. Berikut gambaran perencanaan pendidikan nasional itu.

Seperti halnya perencanaan pada umumnya, perencanaan pendidikan secara katagori bisa berkomposisi makro, meso dan mikro. Yang pertama berhubungan dengan kepentingan nasional, sedangkan yang kedua berhubungan dengan kepentingan provinsial dan yang ketiga berhubungan dengan kepentingan lokal.

Tetapi secara aktual, sebenarnya sasaran kebijakan perencanaan pendidikan adalah tertuju pada kepentingan individual, sejauh bermanfaat bagi kepentingan sosial kedaerahan maupun nasional. Jika Secara makro perencanaan pendidikan adalah mencerdaskan perilaku individual kehidupan bangsa, maka persoalannya adalah seperti apa ujud bangsa yang cerdas itu. Perujudan bangsa yang cerdas bisa tampak dari perilaku individual pada warganya. Sejauh mana setiap individu yang cerdas itu mampu memanfaatkan kompetensinya untuk memajukan kehidupan daerahnya dalam rangka memajukan kehidupan nasional. Jadi, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang kompeten dalam memajukan kehidupan nasional. Semakin dipenuhi individu cerdas, suatu bangsa semakin layak disebut cerdas.

Oleh karena itu, perencanaan pendidikan perlu disusun menurut dasar pertimbangan keadilan. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pendidikan dan karena itu wajib untuk melakukannya. Karena kondisi setiap warga negara berbeda-beda tingkat kemampuannya, maka negara wajib menyediakan fasilitas secara memadahi. Fasilitas apa yang bisa disediakan oleh negara adalah “sistem pendidikan kelembagaan”, yaitu lembaga pendidikan sekolah.

Terlepas dari kemampuan negara, berdasar pada prinsip keadilan, maka lembaga pendidikan sekolah seharusnya tersedia secara memadahi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga secare adil seluruh warga negara bisa mendapat hak untuk ikut serta proses pembelajaran di sekolah secara aktual, latar-belakang perencanaan pendidikan perlu disusun adalah atas pertimbangan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

Dalam hubungannya dengan kehidupan negara, jumlah, jenis dan tingkatan SDM yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah, jenis dan tingkatan bidang kehidupan. Secara sosiologis, SDM yang dibutunkan sesuai dengan lapisan kelas bawah, menengah dan atas. Sedangkan secara antropo-psikis, setiap orang mempunyai bakat dan potensi berbeda.

Berdasar pluralitas bakat dan potensi itulah, perencanaan pendidikan disusun berbasis kebutuhan nyata SDM yang ahli, cakap dan trampil. Untuk itu, struktur pendidikan sekolah disusun berdasar penjenjangan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Khusus terkait dengan dinamika kebutuhan sosial, bidang pendidikan kejuruan perlu dikembangkan perencanaannya agar tercipta SDM yang cakap dan trampil bereproduksi.

Jadi, negara perlu menyusun perencanaan pendidikan (sekolah) secara realistis sesuai kebutuhan nyata. Jika secara konstan dan sistemik tahapan perencanaan pendidikan sekolah yang realistis itu dikerjakan, maka kebutuhan SDM nasional menurut tingkatan dan perbedaan keahlian dapat dipenuhi. Selanjutnya, kompetensi luaran pendidikan sekolah menurut jenjang dan perbedaan keahlian dapat diserap ke dalam lapangan kerja yang tersedia dan bahkan mampu mencipta lapangan kerja baru. Hal itu jelas sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup berkembang maju ke arah tujuan.

Tulisan ini dikutip dari buku Filsafat Administrasi Pendidikan karya Suparlan Suhartono dan diterbitkan oleh Badan Penerbit UNM tahun 2015. (*)

*Reporter: Elfira