Demisioner Presiden BEM FIS-H, Vivin di diskusi publik Aliansi Mahasiswa UNM tentang PTN BH. Foto-Ahmad Husen

PROFESI-UNM.COM – Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) membahas dampak jika UNM menyandang status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) bagi mahasiswa. Hal ini dibahas pada diskusi publik Layakkah UNM Menyandang Status PTN BH di pelataran Gedung TD Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Rabu (15/9).

Demisioner Presiden BEM FIS Periode 2018-2019, Vivin Nugrika, menjelaskan, dalam PTN-BHotonomi pengelolaan dan peraturan dibuat secara mandiri, keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan. Perguruan tinggi bebas membuat kebijakan karena mengantongi Peraturan Pemerintah (PP).

“Perguruan Tinggi bebas membuat aturan apa saja karena mereka dilindungi PP,” jelasnya.

Lanjut, Vivin sapaannyaa mengungkapkan PTN-BH diklaim menghadirkan pendidikan, pembimbingan mutu berkualitas, dan fasilitas kampus yang semakin canggih nyatanya tidak sesuai tujuan dan tidak terwujudkan sesuai amanat pengelolaan perguruan tinggi yaitu pendidikan yang semakin terjangkau.

“Padahal salah satu amanatnya dihadirkan ini otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi yaitu agar masyarakat dapat mengakses pendidikan secara terjangkau,” ungkapnya.

Kemudian, Ia menjelaskan secara1 prinsip otonomi pengelolaan yang bersifat nirlaba tidak mengutamakan kepentingan. Namun faktanya yang hadir dari pengembangan dana abadi ialah pengembangan dana dikelola untuk semakin banyak. Semuanya berasal dari keuntungan layanan perguruan tinggi, bukan hanya layanan pendidikan di kuliah, tetapi layanan riset.

“Secara prinsip otonomi pengelolaan yang katanya nirlaba tidak mengutamakan keuntungan dalam proses pelayanannya itu bullshit,” tegasnya.

Menurut Vivin, status PTN-BH rawan penyelewengan kekuasaan, rawan penyelewengan anggaran. Terakhir Ia menambahkan dalam pengawasan dari Satuan kerja, Badan Layanan Umum, sampai PTN-BH semakin longgar.

“Mungkin yang mereka artikan sebagai tanggung jawab pendidikan adalah membiayai pendidikan melalui APBN, padahal tanggung jawab tidak serta merta materi saja, tetapi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu mesti menjadi tanggung jawab negara,” lugasnya. (*)

*Reporter: Ahmad Husen/Editor: Annisa Puteri Iriani