Anggota FM Universitas Hasanuddin, Andi Hendra, Diskusi Publik Aliansi Mahasiswa UNM terkait isu PTN BH. Foto-Ahmad Husen

PROFESI-UNM.COM – Anngota FM Universitas Hasanuddin (UNHAS), Andi Hendra menyebut PTN BH merupakan bukti nyata dari puncak liberalisasi pendidikan. Hal itu Ia sampaikan dalam diskusi publik dengan tema “Layakkah UNM Menyandang PTN BH?”. Kegiatan ini diadakan di Pelataran TD Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNM, Rabu (15/9).

Kata Hendra, Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum bisa secara mandiri mengelola rumah tangganya sendiri dengan mengembangkan dana yang diberikan pemerintah. Namun, dalam mengembangkan dana, otomatis tidak stagnan, butuh layanan untuk meraup untung.

“Tidak mungkin suatu pengembangan dana itu tidak mendapat untung pasti mendapat untung. Keuntungannya itu dari jasa pendidikan dan pengayaan pendidikan yang mereka tawarkan,” tuturnya.

Lanjut, Ia menjelaskan bahwa hal itu tidak sejalan dengan prinsip otonomi pengelolaan Peraturan Pemerintah yang berprinsip nirlaba.

“Nirlaba ini tidak mengutamakan keuntungan sementara untuk mengembangkan dana abadi ini itu perlu meraup untung. Dari sini prinsip otonomi pengelolaan sudah mulai dilanggar,” jelasnya.

Hendra juga menegaskan bahwa walaupun prinsip transparansi hanya kepada lembaga yang diatas bukan menjadi persoalan. Tapi jika berbicara prinsip otonomi yang konsepnya nirlaba mereka sudah melenceng.

“Jadi bagi saya otonomi pengelolaan tanpa menggutamakan keuntungan itu bulshit,” tegasnya. (*)

*Reporter: Nur Qodriah Syafitri/Editor: Agatoni Buttang