Ilustrasi Diskusi Mahasiswa. Foto-Ahmad Husen

PROFESI-UNM.COM – Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menyebut kampus orange belum layak menyandang status sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berbadan Hukum (PTN BH). Hal itu tercetus dalam diskusi Publik ‘Layakkah UNM menyandang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) ?’ di pelataran gedung TD Fakultas Ilmu Pendidikan(FIP), Rabu (15/9).

Aliansi Mahasiswa mengatakan secara realistis UNM belum layak menyandang status PTN BH karena sumber pendapatan di UNM masih nihil. Sumber pendapatan terbanyak dari UNM masih berasal dari UKT mahasiswa.

“Secara realistis di UNM satu-satunya pendapatan terbesar dari UKT mahasiswa. Jika kita lihat secara realistis UNM belum menjalankan bentuk kerja sama ke pihak swasta, sumber pendapatan di UNM masih nihil,” katanya

Lanjut, Ia mengatakan sumber komersial UNM berasal dari auditorium Amanagappa dan Lamacca itu tidak seberapa dibandingkan jumlah pendapatan dari UKT mahasiswa.

“Makanya jika dilihat dari segi pendapatan UNM memang tidak layak untuk menyandang PTN BH,” katanya.

Ia juga menyebut ketika UNM berstatus PTN BH, tidak menutup kemungkinan UKT mahasiswa akan bertambah.

“UKT mahasiswa kemungkinan akan naik, karena kampus sudah tidak di subsidi negara,” jelasnya.

Diskusi sore hari itu, sekitar pukul 16.00 Wita dipadati berbagai warna Pakaian Dinas Harian (PDH) Himpunan Mahasiswa yang hadir untuk bertukar pikiran dan merawat idealisme sebagai agen perubahan.

Salah seorang peserta diskusi sekaligus Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIP, Ilham yang mengenakan kupluk berwarna abu berujar UNM belum layak menyandang status PTN BH. Bukan tanpa alasan Ia menyuarakan hal itu. Menurutnya UNM belum menyajikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

“Belum layak karena persoalan transparansi dan akuntabilitasnya saja belum pernah mereka perlihatkan kepada masyarakat,” katanya.

Lanjut, Ia mengatakan bahwa dalam Undang-undang informasi publik seharusnya PT yang berstatus otonomi kampus harus mentransparansikan anggarannya.

“Padahal amanat dari Undang-undang terkait informasi publik dan amanat dari Undang-undang perguruan tinggi itu setiap PT yang berstatus otonomi kampus seperti BLU ataupun PTN BH harus mentranspransikan anggarannya kepada masyarakat tapi UNM belum pernah melakukan itu,” jelas Mahasiswa Teknologi Pendidikan itu.

Tak jauh berbeda dari Ilham, Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Awal berdalih UNM belum perlu menyandang status PTN BH karena masih banyak yang harus dibenahi. Selain itu belum ada keterbukaan informasi terkait laporan keuangan.

“Belum perlu karena masih banyak hal-hal yang mesti dibenahi UNM mulai dari sarana dan prasarana, keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan,” ujar Awal.(*)

*Reporter: Nur Qodriah Syafitri/Editor: Annisa Puteri Iriani