Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM). Foto-Ist

PROFESI-UNM.COM – Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mustafa Kamal Pasha (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT.

Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan (Gazalli, 2004). Rumusan “sejak lahir” sekarang ini dipertanyakan, sebab bayi yang ada dalam kandunganpun sudah memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, rumusan yang lebih sesuai adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup.

Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan yaitu:

a. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.

b. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

Dengan demikian, kesadaran manusia akan hak asasi manusia itu ada karena pengakuan atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan martabat manusia maka hak asasi manusia belum bisa ditegakkan.

Hak dasar seseorang atau kelompok tidak diakui dan dihargai selama mereka dianggap tidak memiliki harkat dan derajat yang sama sebagai manusia. Jika hak asasi manusia dapat ditegakkan maka akan terus terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak asasi manusia baik oleh masyarakat bangsa dan pemerintah suatu negara.

Pada masa lalu manusia banyak yang belum mengakui derajat manusia lain. Akibatnya banyak terjadi penindasan manusia oleh manusia lain. Misalnya, penjajahan, perbudakan, dan penguasaan. Bangsa Indonesia dahulu pernah mengalami penjajahan bangsa lain. Kita sebagai bangsa sungguh menderita, sengsara, tertindas, dan tidak bebas.

Oleh karena itu, perjuangan menegakkan hak asasi manusia harus terus menerus dilakukan. Pada masa sekarangpun masih banyak manusia atau bangsa yang menindas manusia dan bangsa lain.

Hak asasi manusia wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara definitif artinya kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu diluar dirinya (Suria Kusuma,1986). Kebalikan dari Hak adalah kewajiban yang berarti tugas yang harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu.

Setiap orang memiliki hak dasar memeluk agama yang berarti kebebasan dan kewenangan dia untuk menganut suatu agama, sedang orang lain memiliki kewajiban untuk mengakui kewenangan orang tersebut. Hubungan ini akan terjadi bilamana ada pengakuan yang sama antar manusia itu sendiri.

Istilah hak asasi manusia bermula dari Barat yang dikenal dengan “rights of man” untuk menggantikan “natural rights”. Karena istilah rights of man tidak mencakup rights of woman maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah human rights yang lebih universal dan netral (Gazalli, 2004).

Istilah natural rights berasal dari konsep John Locke (1632-1704) mengenai hak-hak alamiah manusia. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara (state of nature) memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami.

Hak alamiah itu meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak milik. Setelah bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap, tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara.

Tulisan ini dikutip dari buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan” oleh Winarno. Diterbitkan oleh Bumi Aksara, tahun 2018. (*)

*Reporter: Fahmi Usta Wardani Bahtiar