PROFESI-UNM.COM – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan Perguruan Tinggi (PT) untuk mendata lalu mengajukan mahasiswa yang membutuhkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini sehubungan dengan bantuan pemerintah sebesar 745 milyar mulai September 2021 bagi mahasiswa terdampak Covid-19.

Hal ini disampaikan saat dirinya melakukan peresmian bantuan kuota data internet dan UKT di kanal Youtube Kemendikbud-Ristek, Rabu, (4/7). Nadiem mengatakan tidak pandang bulu memberikan sanksi jika terdapat PT mengabaikan permintaan bantuan UKT dari mahasiswa.

“Kalau ditemukan ada perguruan tinggi yang tidak mengajukan bantuan UKT, sementara ada mahasiswa yang membutuhkan, perguruan tinggi tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penalti kinerja yang berdampak kepada alokasi anggaran pada pemerintah,” katanya.

Nadiem menjelaskan, PT harus memastikan bantuan UKT dimanfaatkan seluruhnya, serta tidak ada mahasiswa yang terpaksa putus sekolah karena masalah keuangan.

“Ini objektif utama dari bantuan ini,” tandasnya.

Nadiem juga mengungkapkan, bantuan UKT maksimal 2,4 juta. Jika UKT mahasiswa lebih dari biaya at cost, maka selesainya menjadi keputusan PT dengan memperhatikan kondisi mahasiswa.

Ia juga menambahkan, Kemdikbduristek menyediakan advokasi bagi mahasiswa yang berhak mendapatkan keringanan UKT namun tidak mendapatkan haknya, dapat melaporkan pada situs www.lapor.go.id.

“Bantuan UKT menyasar mahasiswa aktif kuliah, bukan penerima KIP Kuliah/Bidikmisi, serta kondisi keuangannya memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil tahun 2021,” ujarnya.

Bantuan UKT dengan total anggaran sebesar 2 Triliun untuk tahun 2020-2021 diberikan kepada 419 ribu mahasiswa dari PTN dan PTS yang terdampak pandemi.

Mahasiswa yang memerlukan bantuan UKT diharapkan segera mendaftarkan diri ke pimpinan untuk diajukan sebagai penerima bantuan ke Kemendikbudristek. Nantinya, bantuan UKT akan disalurkan langsung ke PT masing-masing. (*)

*Reporter: Annisa Asy Syam. A