PROFESI-UNM.COM – Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Makarim kembali melanjutkan program bantuan kuota dan data internet tahun 2021. Bantuan ini akan diberikan kepada siswa, mahasiswa dan tenaga pendidik pada bulan September hingga November 2021.

Nadiem menjelaskan bantuan kuota data internet dilakukan demi menunjang proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini sebagai langkah membantu mengurangi beban yang dialami para pelajar dan mahasiswa, pengajar serta orang tua ditengah pandemi covid-19.

“Kami mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan akan dukungan dari pemerintah, untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap belajar di tengah semua keterbatasan. Dengan kerjasama dan dukungan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kemendikbudristek akan meresmikan lanjutan bantuan Kuota Data Internet dan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2021,” ungkapnya saat peresmian lanjutan Bantuan Kuota Data Internet dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2021, melalui YouTube Kemendikbud RI, Rabu (4/8).

Bantuan kuota dan data internet akan disalurkan setiap bulan masing-masing pada tanggal 11-15 setiap bulannya dan berlaku selama 30 hari sejak diterima.

Adapun besaran bantuan untuk peserta didik PAUD 7 gb per bulan, pendidik PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 gb per bulan, sedangkan mahasiswa dan dosen akan mendapatkan kuota sebesar 12 gb per bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar 2,3 triliun kepada 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru dan dosen.

“Kami akan menyalurkan Rp 2,3 triliun untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa mahasiswa, guru dan dosen,” katanya.

Ia mengatakan bantuan kuota internet tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota internet.

“Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan kita keluarkan dari pemakaian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengimbau kepala satuan pendidikan tinggi untuk segera melakukan pemutakhiran data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen termasuk nomor handphone melalui sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Selain itu juga diminta untuk mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di www.dikti.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi paling lambat 31 agustus 2021.

“Ini harus dilakukan segera karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru akan banyak murid baru yang akan diisi,” tegasnya. (*)

*Reporter: Hasnul/Editor: Agatoni Buttang