Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Foto: Ist.

PROFESI-UNM.COM – Dana kemahasiswaan atau dana Lembaga Kemahasiswaan (LK) merupakan kumpulan uang yang dipungut melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tiap semesternya dan diperuntukkan kepada mahasiswa untuk menunjang aktifitasnya selama perkuliahan.

Dana LK itu sendiri penting, mengingat keberadaan kelembagaan mahasiswa yang bersifat legislatif dan eksekutif, seperti halnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB-UNM), yang akrab disapa Ramma, mengatakan bahwa dana kemahasiswaan sangat menunjang kehidupan kelembagaan yang tercakup di lingkup kampus khususnya di FEB-UNM.

“Perlu kita ketahui, dana tersebut tentu sangat menunjang kehidupan organisasi sebagai sarana untuk menuangkan aspirasi, inovasi dan kreatifitas mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakatnya”, jelasnya.

Berawal di tahun 2021, dana LK telah menjadi polemik di FEB-UNM terkait adanya kebijakan pemotongan dana yang selama ini diperuntukkan bagi LK, yakni sebesar 50%. Penurunan dana LK tersebut hingga saat ini tak kunjung mendapat transparansi di lingkup FEB-UNM.

“Beberapa cara yang telah dilakukan dengan melayangkan surat kepada pimpinan, dialog akademik dan bahkan aksi massa, tetapi hingga hari ini pimpinan masih teguh untuk tidak memberikan data tersebut”, ketus Ramma.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Awal, selaku Presiden BEM FEB-UNM bahwa dana LK dipangkas 50% dengan alasan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) FEB-UNM yang menurun. “Terkait alasan PNBP yang menurun di fakultas kami, tidak ada data yang pimpinan perlihatkan kepada kami di tataran LK hanya sebatas lisan”, imbuhnya.

Di samping itu, Ramma juga menerangkan bahwa sudah selayaknya pihak Perguruan Tinggi (PT) memberikan keterbukaan dan informasi yang lugas perihal informasi dan pelayanan publik.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU No. 14 tahun 2008) tentang keterbukaan informasi publik, dalam hal ini Lembaga Kemahasiswaan. “Padahal seharusnya Perguruan Tinggi dalam penyelenggaran pendidikan menjadi pelopor keterbukaan informasi”, tuturnya.

Jika menilik pada Rancangan Kerja Anggaran Keuangan Lembaga (RKAKL) 2019, setiap organisasi yang berada di lingkup FEB-UNM telah dianggarkan tiap tahunnya dan transparansi anggaran tak kunjung digubris dan oleh pihak pimpinan yang bersangkutan.

“Dari dasar itulah opini yang lahir dari LK FEB-UNM, bahwa adanya penyelewengan dana LK, karena sampai hari ini transparansi anggaran tak diberikan kepada kami”, cetusnya.

Dana LK yang dipangkas 50% tentu berimbas pada penurunan angggaran selama masa Pandemi Covid-19. Di sisi lain, saat ini hadir beberapa Program Studi (Prodi) baru yang bernaung di FEB-UNM, dimana kehadiran Prodi tersebut dapat meraup pendapatan tambahan.

“Padahal fakta yang ada, di FEB bertambah prodi baru, yakni kewirausahaan dan digital bisnis, hal ini menandakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu juga ikut bertambah”, beber Ramma.

Adapun untuk pelaksanaan program-program kerja (Proker) termasuk Proker besar di LK FEB-UNM juga ikut tersendat dan menemui kendala yang tak seharusnya diharapkan bagi masyarakat LK akibat suntikan dana yang belum cair hingga saat ini.

“Soal programnya kami di LK, jelas terkendala, tapi kami berusaha untuk bagaimana bisa menutupi masalah ekonomi”, ungkap Ramma.

*Reporter: Nur Azisa