Rancangan desain ibu kota baru. (Foto: int)

PROFESI-UNM.COM – Tagar “Batalkan Pemindahan Ibu Kota” sempat trending di sosial media twitter, Senin lalu (22/4). Hal ini terjadi akibat sejumlah netizen yang tampak tidak setuju akan keputusan pemindahan ibu kota tersebut.

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya telah umumkan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sejak 26 Agustus 2019.

Topik pemindahan Ibu Kota ini menjadi omongan netizen karena hal ini kembali diungkit Presiden Joko Widodo beserta harapan besarnya terhadap rancangan ibu kota baru melalui kanal youtube sekretariat presiden, (22/4).

Kalau kamu sendiri, pro atau kontra nih? Yuk simak dulu beberapa fakta tentang ibu kota baru.

Melansir kompas.tv, berikut ini 6 fakta seputar ibu kota baru negara Indonesia.

  1. Lokasi

Ibu kota baru Indonesia akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

  1. Pertimbangan relokasi

Setidaknya ada lima hal yang menjadi pertimbangan terkait lokasi pemindahan. Yaitu risiko bencana alam yang jauh lebih minim, terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia, dekat dengan wilayah perkotaan yang berkembang, infrastruktur yang relatif lengkap, serta tersedia lahan 180 ribu hektare milik pemerintah.

  1. Desain tata kota

Desain Nagara Rimba Nusa memenangkan sayembara ibu kota negara (IKN) baru dengan konsep menghubungkan manusia dengan alam dan lingkungan, serta memanfaatkan potensi air sebagai bagian dari kehidupan.

  1. Visi ibu kota baru

Ibu Kota Negara (IKN) baru mengusung visi “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”. IKN diharapkan dapat menjadi kota yang berkembang modern serta inklusif, dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

  1. Luas wilayah

Luas wilayah IKN direncanakan sebesar 256.142,74 hektare yang terbagi menjadi Kawasan Inti Pemerintahan (56.180,87 hektare) dan Kawasan IKN (5.644 hektare).

  1. Kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia

17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Pada Januari 196, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda.

Tahun 1948, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukittinggi, Sumatera Barat, setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948.

Presiden Soekarno sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di era pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. (*)

*Reporter: Khuznul Khotimah