Andi Juliandrie Abham, Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, UNM (Foto: ist)

PROFESI-UNM.COM – Lagi dan lagi, masih dengan topik yang sama dengan artikel saya sebelumnya, masih ada saja pengalaman dan pelajaran yang membekas di otak saya ketika mendengar pelarangan tentang rambut gondrong bagi mahasiswa. Yah, bukan tanpa alasan pengalaman itu membekas sedemikian dalamnya sampai jari-jemari ini gatal untuk mengukirkannya ke dalam sebuah artikel singkat. Kata-kata gelap yang berkeringat di dalam ingatan saya seolah mencari jalan untuk menemui takdirnya di luaran sana, berharap takdir dari kata-kata ini menjadi cikal bakal kesadaran bagi mereka yang telah termakan stigma kehidupan.

Saya bingung mau memulai darimana dulu perihal pelarangan rambut gondrong, tetapi saat saya memulai menulis artikel ini, saya teringat dengan celotehan-celotehan polisi moral kala bersua dengan saya.

“Kamu itu calon pengusaha, tidak etis jika memiliki rambut yang panjang, kamu kelihatan tidak rapi jika memanjangkan rambut. Harusnya kamu mengikuti segala aturan yang ada, jangan menjadi seorang mahasiswa yang tidak mendengar dan tidak menjalankan aturan yang diterapkan. Jurusanmu itu ilmu administrasi bisnis, secara administratif kamu harus disipilin dan berpenampilan rapi. Administrasi bisnis, bukan hanya menjadi pengusaha nantinya, kamu juga bisa jadi pegawai kantoran di bidang administratif, makanya mulai awal jangan berambut panjang, biasakan mengikuti aturan yang berlaku. Sebelum kamu menjadi mahasiswa, aturan itu sudah ada, kiranya kamu paham, jika tidak ingin mendengar, silahkan memilih universitas lain. Kamu itu gondrong buat apa? Cuma membuktikan kalau kamu itu melawan? Atau gondrong reformasi? Atau hanya sekedar gaya-gayaan? Pangkas saja rambutmu, kamu kelihatan seperti preman dan agak tua jika seperti itu.”

Kalimat-kalimat di atas adalah beberapa deretan kalimat yang terlontar dari mulut mereka yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai polisi moral. Sayangnya ucapan itu tidak hanya terlontar dari manusia tanpa gelar tapi kebanyakan terlontar dari mereka yang telah memiliki tambahan huruf dibelakang namanya, seringkali memaksakan kita menjalani hidup sesuai dengan standar moralitas mereka.

Paradigma seperti di atas sangat tidak berdemokrasi jika ingin diterapkan disebuah kampus ternama di Makassar, yang katanya berlabel negeri dan menjadi salah satu kampus favorit di Sulawesi. Kampus yang sejatinya harus menjunjung tinggi demokrasi, dan menjadi batu loncatan mahasiswa untuk menjalani kehidupan selanjutnya, malah menjadi penjara yang jauh dari kata merdeka.

Stigma yang seringkali beredar biasanya mewajibkan mahasiswanya untuk tidak berambut panjang dengan dalil tidak rapi, mengatasnamakan aturan yang katanya sudah sejak lama, dan bahkan menyangkut–pautkan masa depan sebagai pekerja. Ketiga stigma itu sangat memacu kata – kata yang ada dalam pikiran saya, yang saya pahami berdasarkan pengalaman dan yang saya terapkan di kehidupan sehari – hari.

Mari kita bahas secara singkat poin dari satu persatu stigma tersebut, yang pertama adalah lelaki yang berambut panjang identik dengan kata tidak rapi, rapi yang dimaksud ini seperti apa? Taraf kerapian seseorang bisa dikatakan rapi ketika apa? Apakah seseorang yang botak lantas memakai kaos polos dan celana pendek dikatakan rapi? Atau memiliki rambut yang panjangnya tidak melewati 3cm, berkemeja, bercelana kain, dan kakinya dibungkus sepatu adalah rapi? Dapatkah satu taraf kerapian diselaraskan untuk diberlakukan ke ribuan orang?

Sangat konyol jika hal tersebut diterapkan, persoalan taraf kerapian seseorang perlunya dimusyawarakan untuk mencapai mufakat, bukan malah membuat dan menetapkan aturan secara sepihak. Aturan yang dibuat untuk mahasiswa tapi mahasiswa tidak memiliki andil dalam perumusannya, bukankah sesuatu yang aneh jika seperti itu, Bung? Apapun yang melibatkan banyak orang kiranya harus dibahas secara menyeluruh agar segala sesuatu yang disetujui dapat dipahami dan diterima apa adanya.